Polemik IUP PT STI di Belitung, DPRD Belitung Ingatkan Jangan Abaikan Hak Warga

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- Polemik perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT STI Bina Sejahtera mendapat penolakan dari masyarakat Desa Sungai Padang. Persoalan ini kemudian menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Belitung, Senin (8/9/2025).

RDP yang dipimpin Ketua DPRD Belitung, Vina Christyn Ferani, menghadirkan sejumlah pihak terkait, mulai dari perwakilan masyarakat, perusahaan, pemerintah desa, camat hingga organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam forum tersebut, warga yang diwakili Abdi membacakan delapan poin alasan penolakan mereka terhadap perpanjangan IUP.

Menurut warga, sejak izin berlaku pada 2018–2023, PT STI Bina Sejahtera tidak pernah menjalankan aktivitas pertambangan secara nyata. Mereka menilai perusahaan hanya sebatas formalitas, tanpa reklamasi pascatambang, tanpa program tanggung jawab sosial (CSR), serta tidak melibatkan tenaga kerja lokal.

“Itu mata pencaharian utama kami. Kalau izin ini diperpanjang, jelas akan merugikan karena lahan kami terancam tak bisa mendapat legalitas,” tegas Abdi.

Warga menambahkan, lahan di kawasan tersebut sudah digarap sejak 1988 untuk perkebunan lada, karet, dan sawit. Jika masuk dalam kawasan IUP, mereka khawatir sertifikat tanah dan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) tidak bisa diterbitkan, sehingga menyulitkan penjualan hasil panen.

Masyarakat juga kecewa karena program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2024–2025 ditolak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan alasan masuk wilayah IUP PT STI Bina Sejahtera, padahal izin perusahaan telah berakhir pada Juli 2023.

Anggota DPRD Belitung, Yoga Pranata, menegaskan perusahaan tidak bisa mengabaikan hak warga meskipun sudah mengantongi izin.

 “Kalau masyarakat tidak setuju, jangan dipaksakan. Saya minta kepentingan masyarakat jangan terabaikan,” tegasnya.

Hal senada disampaikan anggota dewan lainnya, Ivan Haidari, yang menyoroti minimnya keterlibatan pemerintah desa dalam proses perpanjangan IUP. 

"Jangan setelah IUP terbit baru menyelesaikan hak atas masyarakat. Pertanyaannya kok bisa terbit IUP? Kalau memang tidak sepakat, ada sesuatu di sini," ujarnya.

Ia menekankan, seharusnya hak masyarakat diselesaikan terlebih dahulu sebelum izin diterbitkan.

Masyarakat berharap aspirasi mereka benar-benar ditindaklanjuti DPRD Belitung sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam persoalan ini.

PT STI Bina Sejahtera Akui IUP Sudah Terbit

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD Belitung, Senin (8/9/2025), perwakilan perusahaan, Rozali, menegaskan bahwa izin resmi sudah terbit sejak 3 September 2025 dan berlaku hingga 16 Juli 2033.

Rozali menjelaskan, proses perpanjangan izin dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan telah diverifikasi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Ini menandakan tahapan administratif sudah selesai,” tegasnya.