TKD Dipotong hingga Rp48 Miliar, Pemkab Bangka Selatan Siap Kencangkan Ikat Pinggang

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung akan menghadapi tantangan seriusan pada tahun 2026 mendatang.

Hal ini setelah dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipotong secara signifikan. Kondisi ini membuat pemerintah daerah setempat harus menyesuaikan kembali postur keuangan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda bilang pemerintah pusat melakukan pemotongan dana TKD untuk Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2026.

Berdasarkan data sementara, pengurangan mencapai kisaran Rp40 miliar hingga Rp50 miliar. Pengurangan ini tentunya akan berpengaruh besar terhadap keuangan daerah pada tahun depan.

“Untuk pengurangan TKD kurang lebih mencapai Rp48 miliar pada tahun 2026,” kata dia kepada Bangkapos.com, Rabu (15/10/2025).

Hefi Nuranda tak menampik kondisi TKD yang berkurang memaksa pemerintah daerah untuk menerapkan langkah efisiensi ketat. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mulai melakukan pengetatan pengeluaran dan mencari alternatif pendapatan asli daerah (PAD).

Termasuk melakukan refocusing anggaran dan menetapkan prioritas pembangunan yang lebih ketat. Seperti meneliti belanja daerah terhadap beberapa program yang dinilai tidak memiliki output maupun sasaran yang tepat.

Sehingga belanja daerah bisa dialihkan untuk belanja lainnya yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Seperti peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi lokal.

Sementara melansir Buku Alokasi dan Rangkuman Kebijakan TKD tahun 2025 Provinsi Bangka Belitung, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, pagu anggaran TKD Kabupaten Bangka Selatan Rp730.571.147.000.

“Dengan adanya pengurangan ini mau tidak mau kita harus mengencangkan ikat pinggang. Terutama untuk meneliti belanja,” papar Hefi Nuranda.

Diakuinya pengurangan TKD berpotensi mempengaruhi berbagai sektor pelayanan publik. Namun ditegaskan sektor vital tidak akan dikorbankan.

Maka dari itu penggunaan anggaran pada tahun 2026 akan lebih difokuskan terhadap sektor prioritas seperti belanja wajib dan mengikat.

Terutama berkaitan dengan pelayanan dasar dan kebutuhan operasional berkelanjutan. Mulai belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan serta pelayanan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi.

Sektor pendidikan untuk melanjutkan program bantuan perlengkapan sekolah gratis bagi peserta didik baru. Kemudian pada bidang kesehatan dengan meningkatkan cakupan Universal Health Coverage (UHC) alias jaminan kesehatan semesta.

Untuk memastikan seluruh warga mendapat akses layanan kesehatan tanpa hambatan finansial. Sehingga masyarakat hanya cukup berobat menggunakan KTP. Dilanjutkan bidang bencana dan kegiatan yang bersifat terus menerus seperti bantuan modal bagi pelaku usaha.