Naik Turun Realisasi Dana CSR di Babar, dari 102 Perusahaan Baru 10 Persen Salurkan dan Laporkan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mencatat, realisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir.

Berdasarkan laporan Forum CSR di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (Dinsospemdes), total dana CSR pada 2022 mencapai sekitar Rp1 miliar, turun menjadi Rp850 juta pada 2023, dan kembali naik menjadi sekitar Rp1,3 miliar pada 2024.

"Tiga tahun terakhir, mulai dari 2022, itu Rp 1 Miliar, yang menyalurkan dan melaporkan. Kemudian 2023 ada penurunan, kurang lebih Rp 850 juta, dan di 2024 melaporkan ke kita  ada kurang lebih Rp 1,3 miliar," kata Kepala Dinsospemdes Bangka Barat, Achmad Nursyandi, kepada Bangkapos.com, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, polanya memang berbeda. Dari 2022 ke 2023 sempat berkurang, kemudian di 2024 meningkat lagi.

"Untuk tahun ini 2025. Kami belum meminta laporan resmi, namun akan segera dimintakan menjelang akhir tahun nanti,” ujarnya.

Nursyandi, mencatat dari total 102 perusahaan yang terdata, baru sekitar 10 persen yang menyalurkan sekaligus melaporkan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR).

Perusahaan itu terdata, bergerak diberbagai sektor, mulai dari perkebunan sawit, tambak udang, pertambangan, perbankan, hingga perhotelan.

"Perusahaan terdata di kita kami koordinasikan dengan instansi terkait, sebanyak 102 perusahaan, yang melaporkan ke kami kurang lebih baru 10 persen. Bisa jadi dia sudah menyalurkan tapi belum melaporkan, atau bisa jadi belum menyalurkan makanya belum bisa melaporkan," katanya.

Ia menjelaskan, CSR merupakan kewajiban perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Bentuk penyalurannya dapat berupa bantuan uang maupun barang yang diserahkan langsung kepada masyarakat.

“Memang target khusus belum kita terapkan, tapi harapannya perusahaan bisa berkolaborasi dan mendukung program pembangunan daerah melalui kegiatan CSR,” ujarnya.

Nursyandi juga mengakui, salah satu kendala dalam pelaksanaan forum CSR adalah keterlibatan perwakilan perusahaan yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.

“Ketika kita undang rapat, yang datang sering kali bukan pimpinan. Padahal harapan kita, yang hadir adalah pimpinan perusahaan agar bisa langsung mengambil keputusan terkait pelaksanaan program CSR,” ungkapnya.

Ia mengajak seluruh perusahaan yang beroperasi di Bangka Barat untuk bersama-sama mendukung pembangunan daerah melalui forum CSR.

“Mari kita bersinergi, membangun dan berkontribusi bagi masyarakat Bangka Barat melalui program CSR,” tutup Nursyandi.

Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPRD Bangka Barat, Deddi Wijaya, menyoroti masih minimnya realisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di Kabupaten Bangka Barat.