Kelangkaan BBM di Bangka: Dalam Persfektif Ekonomi Islam, Masalah Distribusi atau Pengawasan?

Dari berbagai fakta dan prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelangkaan BBM di Bangka lebih banyak dipengaruhi oleh aspek pengawasan dibanding aspek distribusi. Distribusi dapat diperbaiki melalui logistik, tetapi pengawasan yang lemah dapat membuat stok BBM mengalir ke tempat yang tidak seharusnya. Bahkan ketika suplai mencukupi, tanpa pengawasan yang baik, kelangkaan tetap dapat terjadi dan merugikan masyarakat luas.

Karena itu, solusi yang dibutuhkan harus komprehensif. Pertama, pemerintah daerah dan Pertamina perlu membangun sistem digital untuk memantau stok SPBU secara real-time sehingga pergerakan BBM dapat diawasi dari hulu hingga hilir.

Kedua, penindakan tegas terhadap penimbunan, penyalahgunaan, dan pengalihan BBM subsidi harus dilakukan tanpa pandang bulu. Ketiga, distribusi harus diprioritaskan untuk kelompok yang paling membutuhkan sesuai prinsip maslahah ‘ammah dalam ekonomi Islam.

Keempat, komunikasi kepada publik harus lebih transparan agar tidak muncul kepanikan atau spekulasi. Terakhir, pelibatan masyarakat dalam pengawasan juga penting. Konsep hisbah dalam tradisi Islam menekankan peran masyarakat untuk saling mengawasi dan menjaga kemaslahatan publik. Kanal pengaduan yang mudah diakses, pelaporan masyarakat terhadap dugaan penyelewengan, serta audit sosial terhadap distribusi BBM dapat membantu menutup celah penyelewengan di lapangan.

Kelangkaan BBM di Bangka tidak boleh lagi dianggap kejadian berulang yang normal. Ini adalah sinyal kuat bahwa tata kelola distribusi dan pengawasan energi harus dibenahi secara serius. Energi adalah hak publik dan tidak boleh dijadikan komoditas permainan segelintir pihak.

Prinsip ekonomi Islam mengajarkan bahwa keadilan distribusi adalah fondasi kesejahteraan masyarakat. Jika nilai-nilai amanah, keadilan, dan maslahah diterapkan dengan sungguh-sungguh, maka masyarakat Bangka tidak perlu lagi menghadapi antrean panjang maupun keresahan akibat kelangkaan BBM.

Sudah saatnya pemerintah, penyedia energi, dan masyarakat bersinergi memastikan bahwa distribusi BBM berjalan adil, transparan, dan benar-benar untuk kepentingan rakyat. (*)