Menhan Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah dari Tambang Ilegal di Babel

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoedin, melakukan peninjauan langsung ke lokasi pertambangan timah ilegal di Dusun Nadi, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah ( Bateng ), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Babel ), Rabu (19/11/2025). Peninjauan dilakukan bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanudin, serta pejabat dari BPKP.

Menggunakan empat helikopter militer, rombongan pejabat tinggi negara tersebut tiba di kawasan hutan yang diduga menjadi pusat aktivitas penambangan ilegal. Mereka meninjau langsung kondisi lapangan, termasuk puluhan unit excavator, sampel pasir kuarsa, serta pasir timah dengan kualitas terbaik (grade A).

Dalam konferensi pers, Menhan Sjafrie menegaskan, langkah sidak ini merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomor 5 Tahun 2025 dan kerja Tim Satgas Penanganan Kejahatan Pertambangan (PKH).

“Pada hari ini kita menemukan kegiatan-kegiatan ilegal yang mengarah kepada pelanggaran hukum yang akan kita tindaklanjuti baik secara hukum, maupun secara administrasi,” jelas saat konferensi pers.

“Dalam hal ini negara tidak boleh kalah dengan kegiatan ilegal ini,” sambungnya.

Lanjut dia, secara fisik sekarang kegiatan yang mengarah kepada kegiatan ilegal (di kawasan hutan Dusun Nadi-red) ini sudah ditutup secara geografis.

Sjafrie menyebut bahwa kegiatan penertiban ini tidak dilakukan secara sembrono, tapi merupakan data yang didapatkan dari BPKP.

“Barang (sitaan-red) disita untuk negara dan kita persilahkan kejaksaan agung untuk melanjutkan kemana arahnya,” ungkapnya.

Baca juga: Bahlil Sesalkan Tambang Timah Ilegal di Babel, Izin Pasir Kuarsa Akan Ditarik ke Pusat

Diberitakan Bangkapos.com sebelumnya, menggunakan empat unit helikopter militer, rombongan Menteri Kabinet Merah Putih tiba di kawasan pertambangan ilegal di Dusun Nadi, Kecamatan Lubuk Besar, Bangka Tengah, Rabu (19/11/2025).

Adapun pejabat pemerintahan yang hadir tersebut yakni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jaksa Agung ST Burhanudin.

Kemudian, hadir pula Panglima TNI Agus Subiyanto dan jajarannya dan Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh.

Pada kesempatan itu, pejabat pemerintah pusat tersebut datang meninjang langsung lokasi aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan yang berada di Dusun Nadi, Kecamatan Lubuk Besar.

Mereka diperlihatkan sampel pasir kuarsa dan pasir timah kualitas grade A atau kualitas terbaik. Kemudian, puluhan unit escavator dengan kondisi yang masih bagus juga diperlihatkan kepada rombongan pejabat tersebut.

“Jadi mereka (penambangan ilegal-red) izinnya ngambil pasir kuarsa, tapi mereka ngambilnya ini (menunjuk pasir timah-red) kata Menhan RI Sjafrie Sjamsoedin bercakap kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia pun sempat menyentuh pasir timah dan menyinggung bahwa dirinya akan menarik izin pertambangan pasir kuarsa ke pemerintah pusat.

“Nanti saya tarik lah izin pertambangan pasir kuarsa ini ke pemerintah pusat, selama ini kan di provinsi,” jelasnya.

Tak berlangsung lama, aktivitas peninjauan yang dilakukan rombongan pejabat tersebut pun hanya berlangsunh selama beberapa menit.

Rombongan kemudian kembali menaiki helikopter kemiliteran dan langsung bertolak meninggalkan lokasi pertambangan ilegal di kawasan hutan tersebut.

Kasatgas PKH Korwil Bangka Belitung, Kolonel Inf Amrul Huda dalam pemaparannya menyebutkan bahwa ada sebanyak 23 unit escavator yang telah diamankan.

"Kami sampaikan bahwa di depan kita adalah salah satu pertambangan ilegal di kawasan hutan seluas 262 hektar lebih dan kami amankan juga pertambangan ilegal di kawasan hutan lindung dengan luas 52 hektar lebih. Total yang sudah diamankan ada sebanyak 315 hektar" paparnya.

Kemudian, saat ini pihaknya juga sedang melakukan penyergapan dan mengamankan lagi seluas 102 hektar dan kurang lebih ada 37 alat berat yang dilakukan identifikasi dan diamankan.

"Perlu kami laporkan, hasil asesmen BPKP dari 315 hektar ini, potensi kerugian negara baik dari sisi lingkungan hidup maupun potensi tambangnya adalah Rp12,9 triliun," jelasnya. (Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)