UMP 2026 Belum Diputuskan, Pemerintah Rombak Formula Upah Sesuai Putusan MK Segini Simulasi Kenaikan

UMK seharusnya menyusul paling lambat 30 November. Namun karena perubahan aturan, jadwal itu tidak lagi berlaku.

Pemerintah memastikan:

• UMP 2026 tidak akan diumumkan pada 21 November.
• UMK juga otomatis mundur dari jadwal normal.
• Proses final menunggu pengesahan PP baru.

“Dialog sosial dengan buruh dan pengusaha masih berjalan. Tidak ada finalisasi angka dan formula. Tunggu saja,” tegas Yassierli.

Tantangan Besar: Menyatukan Kepentingan Buruh dan Dunia Usaha

Buruh menuntut kenaikan signifikan untuk menyesuaikan lonjakan harga kebutuhan hidup.

Pengusaha meminta penyesuaian moderat agar tidak memicu PHK dan penutupan pabrik. Sementara pemerintah harus memastikan formula baru:

1. Adil bagi pekerja
2. Realistis bagi pengusaha
3. Aman bagi iklim investasi
4. Konsisten dengan perintah MK
5. Mampu menekan kesenjangan ekonomi antarwilayah

Ketika formula baru selesai dan PP resmi diterbitkan, barulah semua pihak mendapatkan kepastian.

Namun hingga kini, nasib UMP 2026 masih menunggu titik temu antara tiga kepentingan besar: buruh, pengusaha, dan pemerintah.

UMP 2026 menjadi salah satu penetapan upah paling kompleks dalam sejarah Indonesia modern.

Mulai dari perubahan dasar hukum, perombakan formula, hingga tekanan dari berbagai pihak membuat pemerintah harus berhati-hati.

Kepastian jadwal pengumuman pun masih menunggu selesainya aturan baru yang kini sedang difinalisasi.

Pemerintah memastikan bahwa UMP tahun ini tidak lagi ditetapkan berdasarkan jadwal lama.

Sementara itu, buruh dan pengusaha terus melakukan lobi dan penyampaian sikap agar formula baru tidak merugikan pihak mana pun.

Keputusan akhir pemerintah akan menentukan arah kebijakan upah Indonesia untuk tahun-tahun mendatang sekaligus menjadi ujian seberapa mampu negeri ini menyeimbangkan perlindungan sosial dan kestabilan ekonomi.

Jenis-Jenis Upah Minimum

1. UMP (Upah Minimum Provinsi). UMP berlaku untuk seluruh wilayah provinsi.
2. UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). UMK ditetapkan untuk kabupaten/kota tertentu, dan biasanya lebih tinggi dari UMP.
3. UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota). UMSK berlaku untuk sektor industri tertentu di daerah tertentu (jika disepakati).

Berdasarkan Permenaker No. 1 Tahun 1999 tentang Upah Minimum dan peraturan terbaru, upah minimum terdiri dari:

• Upah pokok
• Tunjangan tetap (jika ada)

Daftar UMP 2025 di 38 Provinsi:

1. Aceh: Rp3.685.615 
2. Sumatera Barat: Rp2.994.193 
3. Sumatera Selatan: Rp3.681.570 
4. Sumatera Utara: Rp2.992.559
5. Bangka Belitung: Rp3.876.600
6. Bengkulu: Rp2.670.039
7. Jambi: Rp 3.234.533
8. Riau: Rp 3.508.775
9. Kepulauan Riau: Rp3.623,653 
10. Lampung: Rp 2.893.068
11. Banten: Rp 2.905.119  
12. DKI Jakarta: Rp5.396.761
13. DI Yogyakarta: Rp 2.264.080
14. Jawa Barat: Rp 2.191.232 
15. Jawa Tengah: Rp 2.169.348
16. Jawa Timur: Rp 2.305.984 
17. Bali: Rp 2.996.560
18. Nusa Tenggara Barat: Rp 2.602.931
19. Nusa Tenggara Timur: Rp2.328.969
20. Kalimantan Barat: Rp 2.878.286 
21. Kalimantan Selatan: Rp 3.496.194 
22. Kalimantan Tengah: Rp 3.473.621 
23. Kalimantan Timur: Rp 3.579.313 
24. Kalimantan Utara: Rp 3.580.160 
25. Gorontalo: Rp3.221.731
26. Sulawesi Barat: Rp3.104.430
27. Sulawesi Selatan: Rp3.657.527
28. Sulawesi Tengah: Rp 2.914.583 
29. Sulawesi Tenggara: Rp3.073.487
30. Sulawesi Utara: Rp3.775.425
31. Maluku Utara: Rp 3.408.000 
32. Maluku: Rp 3.141.699 
33. Papua Barat Daya: Rp4.285.847
34. Papua Barat: Rp 3.615.000
35. Papua Pegunungan: Rp4.024.270
36. Papua Selatan: Rp4.024.270
37. Papua Tengah: Rp4.285.848
38. Papua: Rp4.285.850.

(Tribunnews.com/Lita Febriani, Endrapta Ibrahim Pramudhiaz, Seno Tri Sulistiyono)