Benarkah Ada Potensi Politik Transaksional dalam PAW Wabup Bangka Tengah, Simak Tanggapan DPRD

BANGKAPO.COM, BANGKA -- Pada akhirnya, mekanisme pemilihan Pengganti Antar Waktu (PAW) Wakil Bupati Bangka Tengah akan ditentukan di tangan masing-masing anggota dewan di DPRD Bangka Tengah.

Ada 25 anggota dewan di Bangka Tengah yang suaranya sangat berharga dalam menentukan dan memilih Wakil Bupati sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Herry Erfian.

Lantas, benarkah hal ini dianggap rentan terjadinya politik transaksional.

Hal itu telah diungkapkan sebelumnya oleh seorang pengamat politik sekaligus Dosen Ilmu Politik di Universitas Bangka Belitung, Sandy Pratama.

Baca juga: Sejumlah Honorer Resah Nama Tak Terdata, Pj Gubernur Bangka Belitung Tegaskan Bukan Daftar Final

Baca juga: Kasus Tipikor Seragam Linmas Satpol PP Bangka Selatan, Jaksa Sebut Iwan Terima Fee Rp35 Juta

Menurutnya, akan selalu ada politik suara, negoisasi berupa imbalan yang dipertukarkan.

"Bentuknya tidak selalu yang bisa jadi kesepakatan lainnya," ucap Sandy, Selasa (27/9/2022).

Lanjut dia, hal itu sebagai sebuah bentuk penghargaan atas kursi yang dimiliki, di mana jika tuntutan bisa dipenuhi, maka deal pemberian tiap suara bisa dilakukan.

Menyikapi itu, sejumlah anggota DPRD di Bangka Tengah memberikan tanggapan perihal isu tentang adanya politik transaksional.

Diantaranya yang disampaikan oleh Wahidah, Anggota DPRD Bangka Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Diketahui saat ini PKB telah mengusung dan merekomendasikan Muhammad Irham sebagai Cawabup Bangka Tengah.

Wahidah mengaku tidak banyak proses lobi-lobi yang terjadi antara pihaknya dengan Muhammad Irham.

"Kalau kami dari PKB tidak banyak cengkonek-nya (tidak ribet-red). Kalau yang lain kan banyak lobi-lobi segala macamnya, tapi kalau kami di PKB tidak terlalu. Begitu ketemu beberapa kali, langsung oke," kata Wahidah saat diwawancarai Bangkapos.com, Rabu (28/9/2022).

Kemudian, ketika ditanyai tentang potensi terjadinya transaksional dalam mekanisme pemilihan PAW Wabup Bangka Tenga, Wahidah membantah hal tersebut.

"Kalau kami sih enggak melihat hal itu ya," ucap dia, singkat.

Hal senada juga disampaikan oleh Subandri, Anggota Komisi III DPRD Bateng dari fraksi PPP.