Ribuan Honorer di Pemprov Babel Tak Masuk Data Non ASN BKN, DPRD Minta Jangan Ada yang Dizalimi

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sejumlah tenaga honorer di Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Pemprov Babel) yang bertugas sebagai sopir, satpam/pengamanan, dan cleaning service/office boy (OB) mengaku resah dan kecewa.

Kekecewaan ini muncul, karena mereka tidak masuk dalam pendataan 2.554 orang tenaga Non ASN BKN
2022 yang dilakukan oleh Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Bangka Belitung.

Data ini diduga bocor dan beredar di tengah masyarakat.

Diketahui hingga 1 September 2022 berdasarkan dokumen Portable Document Format (PDF) yang berjudul Daftar
Nama Pegawai Tenaga Kontrak Pemerintah Provinsi Bangka Belitung jumlah semua honorer di Pemprov Bangka Belitung ada 4.436 orang.

Baca juga: Cuaca Bangka Belitung Hari Ini Cerah, 3 Daerah Hujan Ringan

Baca juga: Baznas Bangka Belitung Gelar Rakorda, Kemiskinan dapat Diatasi dari Dana Zakat

Namun berdasarkan PDF berisikan 34 lembar yang beredar tersebut, hanya terdapat 2.554 nama pegawai tenaga
kontrak.

Artinya ada sekitar ribuan tenaga honorer di lingkungan pemprov yang tidak terdata.

Padahal, berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, RI nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022, berkaitan dengan Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah menyebutkan, setiap pegawai honorer yang mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran
langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk instansi daerah, agar dilakukan pendataan
masuk dalam data Non ASN tanpa melihat posisi atau jabatan tertentu.

Andi, satu di antara tenaga honorer Pemprov Bangka Belitung yang resah dan kecewa karena tak masuk
data Non ASN BKN yang tersebar beberapa waktu lalu.

Ia mengaku telah bekerja selama belasan tahun sebagai sopir di Pemprov Bangka Belitung.

Tak hanya Andi, rekanrekan honorernya yang bekerja sebagai satpam dan petugas kebersihan juga mengalami hal serupa.

“Banyak yang tidak masuk, saya kecewa sudah belasan tahun kerja, kalah sama yang baru dua tahunan saja
sudah terdata. Gak boleh gitu, di kabupaten lain semua didata. Kenapa di provinsi, 3 bidang ini tidak terdata?,” sesal Andi kepada Bangka Pos, Rabu (28/9/2022).

Mengenai wacana tenaga honorer sopir, satpam dan petugas kebersihan akan diberikan kepada pihak ketiga
melalui outsourcing, Andi mengaku resah dan dia mungkin memilih untuk mencari pekerjaan lain.

“Lihat lah nanti gimana, outsourcing itu bagaimana? Posisi lagi tidak aman, siap-siap cari (kerja) yang lain.
Tapi yang penting saat ini data dulu, masalah terima atau tidak, nanti dulu, yang penting kami didata dulu, kecewa kami di situ,” kata Andi.

Mengenai hal ini, Andi bersama honorer lain sudah mendatangi Pj Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin untuk meminta penjelasan dan solusi.

“Kawan-kawan bereaksi, sudah menghadap Pak Pj kemarin, Pak Pj siap bantu, masih nunggu Pak Sekda, nanti Pak
Sekda menentukan final,” bebernya.