Ribuan Honorer di Pemprov Babel Tak Masuk Data Non ASN BKN, DPRD Minta Jangan Ada yang Dizalimi

Persoalan pendataan non ASN BKN ini menjadi perhatian Pj Gubernur Ridwan Djamaluddin,

Ia sampaikan saat melakukan apel bersama dengan ASN dan Honorer, pada Senin (26/9/2022).

Dalam kesempatan itu, ia menanggapi terkait beredarnya daftar nama pegawai Non ASN beberapa hari terakhir ini.

“Saya tegaskan daftar tersebut bukanlah daftar final, namun hanya pemetaan untuk mendapatkan masukan dan
koreksi jika diperlukan,” kata Ridwan.

Dengan pernyataan ini, Ridwan berharap agar pegawai di lingkungan Pemprov Bangka Belitung untuk
terus bekerja penuh dedikasi.

“Jangan khawatir terhadap isu-isu beredar yang belum diputuskan secara resmi. Saya dan teman-teman Kepala
OPD akan terus memperhatikan kebaikan-kebaikan yang kita harapkan terjadi di provinsi ini. Saya kembali mengajak, mari kita bekerja dengan sebaik-baiknya sebagaimana kita telah berkomitmen sebagai ASN berakhlak,”
ungkapnya.

Diketahui, berdasarkan data dari BKPSDMD Pemprov Bangka Belitung, mencatat untuk jumlah tenaga honorer di
Pemprov Bangka Belitung saat ini berjumlah 4.436 orang.

Tersebar di 27 perangkat daerah termasuk di cabang dinas, UPTD, satuan pendidikan SMA/SMK/SLBN.

Dinas yang terbanyak tenaga honorer, dinas pendidikan 1.770 orang, dinas kesehatan/RSJ/RSUP 637 orang, setwan 205 orang, setda 203 orang, dan dinas pekerjaan umum 165 orang dengan gaji diterima Rp 2,9 juta per bulan. (s2/riu)

Jangan Sampai Ada yang Terzalimi

Anggota DPRD Bangka Belitung, Ferdiyansyah mengatakan, hasil pendataan tersebut telah membuat resah
sejumlah pegawai honorer yang namanya tidak masuk dalam daftar Non ASN BKN.

“Banyak keluhan dari teman-teman honorer yang kami terima terkait pendataan tersebut,” kata Ferdi
kepada Bangka Pos, Rabu (28/9/2022).

Politikus Gerindra ini, menegaskan persoalan ini harus segera dapat diselesaikan, sehingga para honorer
tidak resah dan DPRD juga ingin mendatkan informasi yang utuh berkaitan dengan pendataan ini.

“Kami bakal mengagendakan pertemuan dengan BKPSDMD menanyakan soal ini. Kami harapkan secepatnya dapat dilakukan. Agar semuanya jelas, sehingga kami dapat informasi yang utuh untuk menjelaskan ke
pegawai honorer, agar mereka tak resah lagi,” katanya.

Baca juga: Tabrakan Adu Kambing di Bangka Selatan, Sopir Pick Up Tewas, Korban Sempat Terjepit di Mobil

Baca juga: Benarkah Ada Potensi Politik Transaksional dalam PAW Wabup Bangka Tengah, Simak Tanggapan DPRD

Lebih jauh, Ferdi mengharapkan pendataan yang dilakukan BKPSDMD Bangka Belitung dapat secara profesional
sehingga tidak ada tenaga honorer yang diberlakukan tidak adil atau terzalimi karena tidak masuk dalam
pendataan.