Ribuan Honorer di Pemprov Babel Tak Masuk Data Non ASN BKN, DPRD Minta Jangan Ada yang Dizalimi

“Kasihan jangan sampai ada yang terzalimi, karena mereka ini sudah lama mengabdi. Nanti tidak terdata masuk data base Non ASN BKN. Lakukan pendataan dengan profesional dan berkeadilan,” tegasnya.

Senada disampaikan, Anggota DPRD Babel, Azwari Helmi.

Dia meminta BKPSDMD untuk mendata kembali semua tenaga honorer di Pemprov Bangka Belitung tanpa
terkecuali.

“Kalau sesuai edaran itu mintanya didata, jangan pilih-pilih. Apa susahnya tinggal mendata. Segera lah, mereka ini sudah digaji dibayarkan pemerintah daerah melalui APBD, walaupun honor biasa, seperti sopir, jadi datalah
semuanya,” kata Helmi.

Helmi menambahkan, latar belakang dilakukan pendataan ini, tidak lain untuk mengetahui berapa jumlah
tenaga honorer di setiap daerah, sehingga harus dilakukan dengan sebaik mungkin tanpa ada yang tertinggal.

“Masalah nanti apakah ada penjaringan kebutuhan pemerintah itu urusan nanti. Tentu ada kebijakan tersendiri. Tugas sekarang yang perlu dilakukan itu lakukan pendataan semua tenaga honorer apapun posisinya. Biar nanti ketahuan berapa jumlah honorer kita ini,” tegasnya.

Politikus PPP ini, menegaskan secara pribadi mendukung terkait pendataan secara menyeluruh dilakukan oleh pemprov terhadap tenaga honorer ini.

“Apabila memang belum dimasukan, dimasukan kembali, harus direvisi ulang data sebelumnya, jangan
ketinggalan nanti berbeda. Artinya jangan tidak adil, didata semuanya jangan sampai ketinggalan. Apa
susahnya tinggal data saja. Jadi kita tahu berapa jumlahnya, kemudian sosialisasikan dan sampaikan,” ujarnya.

Ia juga mendukung, apabila ada tenaga honorer yang tidak terdata untuk melaporkannya baik ke DPRD
atau instansi terkait lainya.

“Apabila tidak terdata laporkan saja, karena ini juga untuk kepentingan pemerintah, seharusnya didata
semua,” tegasnya. (riu)