Anggota PPS di Pangkalpinang Wajib Miliki Integritas, Begini Pesan KPU  

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Ratusan orang panitia pemungutan suara (PPS) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 mendatang di Pangkalpinang, diwanti-wanti untuk memiliki integritas. Di mana ini sudah menjadi konsekuensi selama menjadi penyelenggara Pemilu.

Anggota Divisi Teknis Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkalpinang, Yusmayadi mengatakan, integritas sendiri menjadi modal dasar dalam menentukan persoalan-persoalan terkait kepemiluan. Sehingga sikap integritas wajib dimiliki oleh semua penyelenggara Pemilu.

“Sekali lagi netralitas, integritas itu menjadi tolak ukur utama. Kalau terkait dengan ilmu kepemiluan saya pikir normatif. Integritas wajib dimiliki,” kata dia kepada Bangkapos.com, usai membuka Bimtek bagi para anggota PPS di Fox Harris Hotel, Rabu (25/1/2023).

Katanya, selain memiliki integritas banyak yang harus dijaga selama menjadi anggota PPS selama 15 bulan ke depan, tingkah laku para anggota PPS juga harus diperhatikan. Karena apa pun yang mereka lakukan adalah gambaran dari penyelenggara Pemilu.

Sehingga mereka harus berhati-hati, termasuk saat melakukan dokumentasi, berfoto maupun selfie untuk tidak menggunakan lambang jari yang menunjukkan angka segala macam. Begitu pula dengan mengurangi kumpul-kumpul di warung kopi bersama pengurus partai ataupun anggota partai politik. Karena ditakutkan akan menjadi persoalan ataupun sengketa dikemudian hari.

“Yang pasti kalau bisa dihindari. Karena sekali lagi mereka adalah penyelenggara pemilu dan ini menyangkut nama baik KPU secara umum sebagai penyelenggara Pemilu,” tegas Yusmayadi.

Di sisi lain lanjut dia, dalam menentukan tiga orang anggota PPS di 42 kelurahan telah dilakukan secara transparan. Bahkan yang menjadi patokan yakni integritas yang dimiliki setiap anggota. Pihaknya mengklaim, komposisi anggota PPS saat ini memiliki semangat luar biasa.

Mereka punya nilai yang dibutuhkan oleh KPU untuk menjadi penyelenggara Pemilu. Sebab, ha ini adalah kepentingan politik. Apabila penyelenggara pemilunya tidak berintegritas tentunya akan menjadi persoalannya akan naik terus sampai ke tingkat pusat. Serta menjadi apa namanya bumerang untuk diri sendiri.

“Tapi perlu diingat ini bukan serta-merta berarti PPS yang lama tidak berintegritas, itu tidak. Tapi hasil wawancara kami, hasil tes yang baru ini memang mempunyai semangat dan mereka luar biasa,” ungkapnya.

Meskipun demikian kata Yusmayadi, para anggota PPS sendiri memang perlu diberikan pembekalan atau bimbingan teknis. Supaya mereka memahami dan mampu mempelajari apa saja kode etik sebagai penyelenggara Pemilu. Kode etik penyelenggara ini menjadi hal mutlak yang wajib dimiliki setiap penyelenggara Pemilu.

“Sehingga semua anggota PPS memahami tugas mereka masing-masing, dan paham akan kewenangannya. Mereka sendiri sudah langsung siap diturunkan di lapangan,” tegasnya. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)