Akibat Tambang Timah Ilegal, Pj Gubernur Ungkap Negara Harus Tanggung Rp8,6 Triliun untuk Reklamasi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berusaha untuk menjaga lingkungan, begitu pula mengatasi masalah lingkungan akibat pertambangan timah ilegal.

"Ketika kita berbicara hijau biru itu sesuatu yang tidak hanya indah lingkungan, tetapi memaknai hidup harus teduh. Saya ingin memaknai bahwa kita masyarakat sedikit, orang saling kenal, kita harus menjaga koalisi sosial itu, jangan sampai urusan begini, kita berkelahi. Ujungnya hijau biru itu memang kita harus menjaga lingkungan kita, hijaunya di darat dan birunya di laut," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin.

Dia tak menampik gaungan Hijau Biru Babelku relevan dengan upaya penanganan lahan bekas tambang timah.

"Kalau mau ditarik praktek pertambangan, relevan ke sana. Kalau tindakan di lapangan sudah cukup walau belum maksimal. Kita menurut data punya 64 ribu hektare lahan kritis yang tak bertuan atau tak ada yang bertanggungjawab.

Kalau kita berhasil dapat 10 ribu dari 64 ribu itu, maka ada 10 ribu hektare yang menjadi lahan produktif. Tinggal kita cari lagi, walau kesulitannya satu hamparan tidak mudah ditemukannya. Tapi kita bisa lihat kendalanya misalnya 10 ribu situ, lima ratus sini, kalau bisa ga, ya bisa maju," katanya.

Dia berharap lahan-lahan kritis akibat bekas pertambangan timah dapat dimanfaatkan kembali untuk hal yang produktif.

"Paling sederhana silahkan tanam apa saja, asal jangan jadi pasir, kalau mau bambu, serewangi, porang ya silahkan, udang vaname ya silahkan, intinya kita sediakan untuk jadi lahan produktif," katanya.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)