Agus Harimurti Kritik Penegakan Hukum Era Jokowi, Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas Habisi Lawan Politik

BANGKAPOS.COM  -- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri acara milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Pada kesempatan itu Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan pidato politik dalam acara milad ke-21 PKS. 

Baca juga: Rumah Pengusaha Dito Mahendra Kembali Digeledah, Bareskrim Temukan Senpi hingga Peluru

Baca juga: Presiden Jokowi Resmi Copot Jabatan Johnny G Plate Sebagai Menkominfo

Di momen ini AHY mengkritik penegakan hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia menilai banyaknya praktik abuse of power dalam penegakan hukum. 

Menurutnya, banyak yang merasa praktik penegakan hukum kini tajam ke bawah tumpul ke atas.

"Banyak yang merasakan praktik penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah tumpul ke atas. Tajam ke lawan tumpul ke kawan," ungkap AHY.

Ia menyatakan pengamanan kawan politik dalam urusan hukum sebagai bagian perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Sebaliknya, pemakaian instrumen hukum untuk menghabisi lawan politik sebagai abuse of power.

"Kita tahu mengamankan kawan politik dari proses hukum adalah obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum. Sedangkan gunakan instrumen hukum untuk habisi lawan politik namanya abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan. Kedua-keduanya tidak sepatutnya terjadi di Indonesia negeri tercinta ini," jelasnya.

Dia menyatakan pihak yang kerap berani bersuara kritis malah dianggap sebagai musuh negara. 

AHY pun khawatir cara-cara ini membuat masyarakat menjadi merasa terbungkam.

"Yang berani bersuara seolah dianggap sebagai musuh negara. Kita yang kritis PKS Nasdem demokrat kalau kritis dibilang musuh negara. Bukan kah negeri ini milik kita semuanya? Jangan sampai ada masyarakat yang merasa terbungkam takut bersuara di negeri sendiri," jelasnya.

Lebih lanjut, AHY menambahkan pihaknya juga enggan polarisasi dalam negara ini terus tumbuh berkembang.

Karena itu, AHY pun mendorong adanya perbaikan dan perubahan di masyarakat. 

Putra Sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyatakan pihak yang kerap berani bersuara kritis malah dianggap sebagai musuh negara. Dia pun khawatir cara-cara ini membuat masyarakat menjadi merasa terbungkam.

"Yang berani bersuara seolah dianggap sebagai musuh negara. Kita yang kritis PKS Nasdem demokrat kalau kritis dibilang musuh negara. Bukan kah negeri ini milik kita semuanya? Jangan sampai ada masyarakat yang merasa terbungkam takut bersuara di negeri sendiri," jelasnya.

Lebih lanjut, AHY menambahkan pihaknya juga enggan polarisasi dalam negara ini terus tumbuh berkembang.

Karena itu, AHY pun mendorong adanya perbaikan dan perubahan di masyarakat. 

"Kita juga tidak ingin kebencian polarisasi dipelihara, menganga sengaja dilancarkan hanya untuk kepentingan politik semata. Atas persoalan tadi rakyat sampaikan aspirasi ke kami untuk usung agenda besar perbaikan dan perubahan," pungkasnya

Demokrasi Indonesia Hampir Jatuh ke Jurang

Di sisi lain, AHY juga mengkritik demokrasi tanah air yang telah mengalami kemunduran di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan, demokrasi Indonesia diibaratkan sudah hampir jatuh ke jurang.

"Kualitas demokrasi mengalami kemunduran. We are on the verge of a serious democratic regretion. Seperti di jurang. Sebentar lagi kita jatuh kepada demokrasi yang makin mundur ke belakang," sesalnya.

Tidak Tenang Pilih

Sebelumnya pada acara Halalbihalal MUI di Hotel Bidakara Jakarta Selatan pada Kamis (18/5/2023) lalu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat bersuara terkait kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang membelit Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate yang juga menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)  yang telah dicopot dari jabatannya. 

Dia menghormati proses hukum terhadap tersangka dugaan korupsi proyek BTS sekaligus Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate tersebut. 

Selain itu, AHY menginginkan proses hukum di Indonesia ditegakkan secara adil.

"Kami tentu dengan hati yang baik ingin benar-benar menghormati proses hukum yang berlaku. Kita ingin juga hukum di Indonesia ini ditegakkan secara adil tentunya, tidak tebang pilih," kata AHY. 

"Oleh karena itu kami berharap bahwa penegakan hukum benar-benar murni penegakan hukum. Kita harus menghindari segala bentuk politisasi. Oleh karena itu kita tentu dengan praduga tak bersalah kita ingin juga mengetahui sebetulnya seperti apa yang terjadi sebenarnya," lanjutnya. 

Selain itu, kata dia, Partai Demokrat bersama dengan dua partai lainnya dalam Koalisi Perubahan yaitu Nasdem dan PKS juga tetap teguh pada semangat membangun koalisi perubahan. 

Penetapan tersangka terhadap Johnny, kata AHY, tidak mempengaruhi semangat dan soliditas ketiga partai politik tersebut.

"Bahkan saya bisa merasakan setelah situasi ini insya Allah makin solid, insya Allah makin memiliki kekuatan untuk sama-sama kita bisa menghadirkan gerakan perubahan," ungkapnya. 

Baca juga: Siapa Nasaruddin Umar Imam Besar Masjid Istiqlal Masuk Radar Cawapres Ganjar Pranowo?

Baca juga: Kantor Nasdem Babel Pertama Diklaim Terbesar dan Terlengkap Berbasis Digital, Intip Fasilitasnya

Ketika ditanya lagi lebih jauh perihal apakah Demokrat merasa ada unsur politisasi dalam penetapan tersangka tersebut, AHY mengatakan tidak ingin berbicara lebih jauh ke arah sana.

Ia mengaku tidak ingin gegabah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya.

"Tetapi sekali lagi, saya hanya mengimbau bahwa penegakkan hukum di Indonesia dalam kasus apapun, dalam situasi apapun maka harus benar-benar diletakkan secara murni. Kita tidak berharap adanya penegakkan hukum yang dicampuradukkan dengan politik. Kira-kira begitu," kata AHY.

(Tribunnews.com/Igman Ibrahim/Gita Irawan) 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul

AHY Kritik Penegakan Hukum Era Jokowi, Dianggap Abuse Of Power Karena Habisi Lawan Politik

AHY Sebut Demokrasi Era Jokowi Alami Kemunduran: Kalau Kritis Dibilang Musuh Negara

Hormati Proses Hukum Johnny G Plate, AHY: Kami Ingin Hukum Ditegakkan Secara Adil, Tak Tebang Pilih