Mahfud MD Sebut Pernyataan Denny Indrayana Bisa Dikategorikan Pembocoran Rahasia Negara

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bereaksi terkait pernyataan Denny Indrayana soal MK akan memutus permohonan pengujian sistem pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup.

Mahfud menilai informasi yang disampaikan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara.

“Terlepas dari apapun, putusan MK tak boleh dibocorkan. Info dari Denny ini jadi preseden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah,” cuit Mahfud lewat akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Minggu (28/5/2023).

Mahfud mengatakan, putusan MK tidak boleh dibocorkan sebelum dibacakan.

Baca juga: SBY Wanti-wanti Bisa Picu Chaos Politik, Denny Indrayana Ungkap MK Bakal Putuskan Coblos Partai

Menurutnya informasi dari Denny Indrayana bisa dikategorikan sebagai pembocoran rahasian negara.

“Putusan MK itu menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan, tapi harus terbuka luas setetalah diputuskan dengan pengetokan palu vonis di sidang resmi dan terbuka,” ucap Mahfud.

Mahfud yang pernah menjabat sebagai Ketua MK bahkan mengaku tidak berani meminta isyarat apalagi bertanya tentang vonis selama menjabat. Mahfud pun mendesak MK menyelidiki sumber informasi dari Denny Indrayana tersebut.

“Saya yang mantan Ketua MK saja tak berani meminta isyarat apalagi bertanya tentang vonis MK yang belum dibacakan sebagai vonis resmi. MK harus selidiki sumber informasinya,” pungkas Mahfud.

Sebelumnya, mantan Wamenkumham yang saat ini berprofesi sebagai advokat, Denny Indrayana, mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai.

Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari para hakim konstitusi.

Dia turut menggulirkan isu terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK hingga soal pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko terkait sengketa Partai Demokrat yang bisa berdampak pada pencapresan Anies Baswedan.

Sebagai informasi, sistem proporsional tertutup punya karakteristik pada konsep kedaulatan parpol.

Parpol punya kedaulatan dalam menentukan kadernya duduk di lembaga perwakilan lewat serangkaian proses pendidikan dan rekrutmen politik yang dilakukan secara demokratis sebagai amanat UU Parpol.

Sebagaimana diketahui, MK pada Selasa (25/5/2023) selesai menggelar sidang pemeriksaan judicial review soal sistem pemilu.

Dalam kurun waktu tak lama lagi MK akan memutus nasib sistem Pemilu 2024 apakah tetap proporsional terbuka atau berubah menjadi proporsional tertutup.