Respon Kuasa Hukum Soal Vonis Korupsi Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD Babel

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Iwan Prahara Penasehat Hukum (PH) terdakwa Syaifudin, menilai vonis majelis Hakim, cukup memenuhi rasa keadilan.

"Putusannya cukup memenuhi rasa keadilan, dan semoga perkara ini menjadi terbukanya kotak pandora," kata Iwan Prahara, Selasa (25/7/2023).

Sebab kata Iwan, kasus serupa hampir terjadi di setiap DPRD Kota dan Kabupaten di Provinsi Bangka Belitung. Ironisnya modusnya hampir serupa.

"Mengingat kasus hukum tunjangan operasional ini terjadi hampir di setiap level DPRD  termasuk DPRD kota / kabupaten yang ada di Babel ini dengan modus yang hampir menyerupai," pungkasnya.

Kendati dianggap cukup memenuhi rasa keadilan, nama kata Iwan kliennya Syaifudin belum menentukan sikap dan memilih pikir pikir atas vonis Hakim tadi.

"Kalau klien belum bersikap masih memilih pikir- pikir dan itu harus kami hormati," kata Iwan.

Sebelumnya, Syaifudin dijatuhi vonis paling ringan oleh majelis Hakim dalam kasus dugaan korupsi tunjangan transportasi unsur pimpinan DPRD Babel periode 2017-2021.

Eks sekwan tersebut divonis 1 tahun denda 100 juta subsidair 2 bulan kurungan penjara. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengganjar Syaifudin dengan ancaman pidana 1 tahun 6 bulan.

Sementara dua koleganya, Hendra Apollo dan Amri Cahyadi, masing masing divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara. Keduanya juga masing masing dikenakan denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan penjara.

Amar putusan Syaifudin dibacakan ketua majelis Hakim, Mulyadi didampingi Hakim anggota Mhd Takdir dan Warsono di ruang Garuda Pengadilan Negeri PHI / Tipikor Kelas 1A Pangkalpinang, Selasa (25/7/2023)

Dalam amar putusannya, eks Sekwan DPRD Babel tidak terbukti melanggar pasal 2 Undang undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum.

Namun Syaifudin terbukti secara sah dan bersalah melanggar pasal 3 sebagaimana dakwaan Subsidair penuntut umum.

"Mengadili menyatakan terdakwa Syaifudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amri Cahyadi dengan pidana penjara 1 tahun denda 100 juta subsidair 2 bulan kurungan," kata Mulyadi memaparkan amar putusannya.

Adystia Sunggara, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Amri Cahyadi, angkat bicara terkait vonis 1 tahun 6 bulan kliennya.

Sebab kata Adystia, ada payung hukum saat kliennya menerima tunjangan transportasi unsur pimpinan DPRD tersebut.

Menurutnya, jika hal tersebut dianggap menyimpang lantas bagaimana dengan hak- hak Amri sebagai pimpinan DPRD Babel

"Itu kan ada dasar dan landasan hukumnya untuk klien kami menerima tunjangan transportasi, kalau tunjangannya itu dianggap korupsi bagaimana hak klien kami sebagai pimpinan DPRD ini terhadap mobilnya," kata Adystia usai sidang Amri di Pengadilan Negeri PHI / Tipikor Kelas 1A Pangkalpinang, Selasa (25/7/2023).

Sejatinya kata Adystia, majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mempertimbangkan hak- hak kliennya.

"Pengadilan harusnya mempertimbangkan juga terkait mobilnya. Kalau begitu berarti hilang dong haknya pimpinan DPRD dengan mobilnya ditarik dengan dibilang 70 juta itu korupsi," kata Adystia.

Kendati demikian, Adystia menyebut pihaknya tetap menghormati vonis Hakim tersebut, sambil mempelajari langkah dan upaya hukum apa yang akan diambil nantinya.

"Akan tetapi kita tetap hormati vonis ini. dan kita  akan pelajari dulu putusannya, dan tentunya masih ada upaya hukum yang kami lakukan," kata Adystia.

(Bangkapos.com / Anthoni Ramli)