Anwar Tanggapi Polemik Usia Capres Cawapres, Ketua MK. Merasa Difitnah

BANGKAPOS. COM, BANGKA -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman merasa difitnah terkait aturan batas usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang diputuskan MK pada Senin (16/10/2023) lalu.

Bahkan Anwar mengaku tak habis pikir dengan
plesetan orang-orang yang melabeli MK dengan julukan mahkamah keluarga.

Namun adik ipar Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini menyebutkan, jika ada pihak yang menghina atau memfitnah dirinya atau MK
tidak perlu dilawan, karena dosanya akan menjadi pahala untuk dirinya dan
hakim-hakim MK.

“Loh, ini Mahkamah Ke-luarga, Keluarga Bangsa In-donesia, itu. Jadi begini, yangfitnah atau segala macam, dosa mereka jadi pahala buat
saya, buat kami, hakim-hakim Mahkamah Konstitusi,” ujar Anwar saat dicegat Bangka Pos sebelum naik ke mobil di teras Gedung Rektorat Universitas Bangka Belitung (UBB), Jumat (20/10) siang.

Bangka Pos mewawancarai Anwar usai Ketua
MK itu memberikan kuliah umum kepada mahasiswa dengan tema Tantangan Pemilu 2024, Peran Mahkamah Konstitusi dan Perguruan Tinggi.

Menurut Anwar, putusan tentang apa pun, siapa pun hakimnya dan di pengadilan mana pun, akan selalu pro kontra. 

“Sejak zaman dulu pasti selalu ada pro dan kontra tentang suatu keputusan, sebagus apa pun. Yang jelas hakim menjatuhkan putusan itu atas nama Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” tukasnya.

“Jadi bertangungjawabnyaa kepada Allah, saya juga bingung kalau ada plesetan seperti tadi,” ungkap Anwar.

Disambut protes

Pantauan Bangka Pos,Jumat (20/10/2023), kedatangan Ketua MK Anwar Usman ke Kampus UBB diwarnai aksi unjuk rasa sejumlah mahasiswa yang tergabung di BEM KM UBB.

Di halaman kampus, mahasiswa yang berunjuk rasa membentangkan sejumlah spanduk protes yang di antaranya, bertuliskan“Hancurkan Dinasti Politik”, “Re-zim Oligarki” dan “Cabut UU Cipta Kerja” yang ditulis dengan cat merah.

Awalnya BEM KM UBB bermaksud menyampaikana spirasinya dengan bertemu
langsung dengan Ketua MK Anwar Usman yang berada di Gedung Rektorat UBB, namun tidak diperbolehkan.

“Kami tidak bisa men-yampaikan aspirasi di
dalam, jadi kami buat di luar, kami kan cari alternatif. Spanduk ini bukan bentuk yang disengaja, tapi ini adalah respon dari reaksi yang dilakukan kampus terhadap kami,” ujar Menteri Kajian dan Aksi Strategis BEM KM UBB, Ricky kepada Bangka Pos.

Kata Ricky, setelah Anwar Usman keluar dari Gedung Rektorat UBB, tiba-tiba spanduk protes tersebut ditarik dan mereka dihalang-halangi.

“Dihalang-halangi dan kami sedikit bersentuhan fisik dan akhirnya kami pun jadi batal menyampaikan aspirasi kami langsung keKetua MK,” ungkapnya.