Presiden Jokowi Ingatkan BEM UGM yang Nobatkan Dirinya sebagai Alumni Paling Memalukan : Boleh Saja

Mimbar diskusi publik di Bundaran UGM ini menghadirkan narasumber Aktivis Hak Asasi Manusia, Fatia Maulidiyanti dan akademisi sekaligus peneliti Hukum Tata Negara Indonesia, Dr. Zainal Arifin Mochtar.

Diskusi ini juga menghadirkan koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) tahun 2010-2016, Haris Azhar.

Respons Istana

Sebelum Jokowi memberi taggapan langsung, istana juga telah menanggapi akis BEM UGM ini.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyebut kritik adalah hal yang wajar dalam demokrasi.

"yang namanya kritik, yang namanya pujian dan kepercayaan (trust) terhadap penyelenggara negara adalah hal yang wajar," kata Ari kepada media, Sabtu (9/12/2023).

Menurut dia, dalam penilaian terhadap kinerja, maka akan selalu ada pihak yang puas dan tidak puas.

Ari kemudian meminta untuk melihat survei terhadap Jokowi.

"Dalam menilai kinerja pemerintah, juga ada yang tidak puas, dan ada yang puas atau bahkan ada yang sangat puas. Coba cek saja penilaian lembaga-lembaga survei terhadap kinerja Presiden. Juga bisa cek aktivitas Presiden yang lebih sering turun ke lapangan, mendengarkan suara masyarakat," ucapnya.

Ari juga menyebut upaya membangun opini di tengah kontestasi pemilu merupakan hal yang wajar.

Hanya saja opini itu perlu diperkuat dengan argumentasi fakta dan bukti.

"Upaya menarik perhatian, membangun opini di tengah kontestasi politik (pemilu) dengan kepentingan politik elektoral juga sah-sah aja. Tapi semua opini itu harus diuji dengan argumentasi, dengan fakta, dengan bukti," ujarnya.

Kata dia, semua kritik dan pujian yang ada selalu menjadi vitamin bagi pemerintah, khususnya Jokowi, guna meningkatkan kerja.

"Semua input, baik pujian ataupun kritik, akan selalu menjadi 'vitamin' untuk meningkatkan kinerja pemerintahan sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya. (Wartakota/kompas.com/ kompas.tv/ bangkapos.com/ Dedy Qurniawan)