SKANDAL Video Indehoi PNS dan Honorer di Bangka Barat Berdurasi 3 Menit 58 Detik

Bagaimana hukum merekam orang yang melakukan perbuatan tidak senonoh?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata merekam adalah memindahkan suara (gambar, tulisan) ke dalam pita kaset, piringan, dan sebagainya.

Arti lainnya dari merekam adalah mencatat (dalam hati, angan-angan, dan sebagainya).

Sedangkan menurut KBBI, arti kata tidak senonoh adalah tidak patut atau tidak sopan (tentang perkataan, perbuatan, dan sebagainya).

Arti lainnya dari tidak senonoh adalah tidak menentu atau tidak manis dipandang (pakaian dan sebagainya).

Dalam hal ini yang menjadi fokus pembahasan adalah tentang perbuatannya, yaitu merekam perbuatan tidak senonoh.

Dari penjelasan di atas menurut KBBI, maka secara harfiah arti dari merekam perbuatan tidak senonoh adalah memindahkan gambar dan suara atas perbuatan yang tidak patut atau tidak sopan menjadi satu ke dalam perangkat perekam sebagai medianya.

Konteksnya secara sederhana perbuatan tidak senonoh tersebut direkam menggunakan media elektronik seperti handphone atau video recorder lainnya.

Hukum bagi perekam perbuatan tidak senonoh

Melansir tulisan

Alfred Nobel Sugio Hartono, S.H., M.Hum, di Kompas.com, di Indonesia, hal-hal yang berbau pornografi dan pornoaksi telah diatur dalam hukum positif yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi).

Pornografi diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi yaitu, “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”