Bahlil Didorong DPD I dan II Jadi Ketua Umum Golkar, Idrus Marham: Ujung-ujungnya Kembali ke Bahlil

Melainkan dilakukan dengan cara duduk bersama musyawarah mufakat.

Hal itu disarankan oleh Meutya demi menjaga kondusivitas internal partai usai pengunduran diri Airlangga tersebut.

"Tidak perlu ada voting dalam pemilihan Plt Ketum pada rapat pleno," kata Meutya, dalam keterangannya, Selasa.

"Sehingga pleno dapat berjalan kondusif," sambungnya.

Maka dari itu, Meutya pun menegaskan agar kader tak memaksakan untuk meminta voting.

"Kader masih terkaget dengan keputusan Ketua Umum (Airlangga Hartarto), jangan dipaksa untuk voting."

"Jaga soliditas amat penting dan agar calon-calon yang akan berkontestasi menjaga cara-cara yang bermartabat," ucap Meutya.

Selain pemilihan Plt Ketum itu, rapat pleno Golkar nanti juga memuat sejumlah agenda lainnya.

Di antaranya adalah penentuan jadwal Rapimnas dan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

"Rapat Pleno akan fokus pada agenda pembacaan surat pengunduran diri Ketua Umum Airlangga Hartarto sekaligus Penentuan Plt Ketum, penentuan Jadwal Rapimnas, dan penentuan jadwal Munaslub," ungkap Meutya.

Mengenai Munaslub ini, sebelumnya juga sempat heboh karena kabarnya akan diajukan menjadi bulan Agustus 2024 ini.

Padahal, seharusnya sudah dijadwalkan terlaksana pada Desember 2024 mendatang.

Isu Munaslub Golkar yang bakal digelar lebih cepat itu disebut-sebut didalangi oleh pihak luar hingga dianggap sebagai gerakan inkonstitusional partai karena melanggar AD/ART Partai Golkar itu sendiri.

Sejauh ini, sudah ada empat nama yang menjadi kandidat kuat menjadi Plt Ketum Golkar, dilansir Kompas.com:

1. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian;
2. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Bambang Soesatyo (Bamsoet), Ketua MPR RI;
4. Kahar Muzakir, Anggpta DPR/MPR RI.