Dikabarkan Marah Besar, Prabowo Berperan di Balik Batalnya Pengesahan Revisi UU Pilkada

"Makanya Dasco sebagai orang Gerindra tiba-tiba balik badan kan, tiada hujan, tiada guntur, tiba-tiba balik (badan)," kata Hamid.

Hamid menilai, sikap Prabowo ini adalah reaksi yang wajar.

Sebab, Hamid yakin revisi UU Pilkada ini bisa berimbas panjang hingga masa pemerintahannya ke depan.

Menurutnya, jika revisi UU Pilkada tetap dipaksakan, maka tidak menutup kemungkinan protes masyarakat akan terus berlanjut hingga masa kepemimpinannya.

"Tentu Anda bertanya? Kenapa ya? Kalau memang cerita itu benar, Pak Prabowo bisa marah begitu. Ya dia tidak mau (revisi UU Pilkada) jadi beban ke depan."

"Dia dilantik kurang dari dua bulan. Ini beban ke depan dia. Gelombang protes pasti berlangsung kalau memang dipaksakan. Tidak akan berhenti," katanya.

Pemerintah Ikuti Putusan MK

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas memberikan respons atas batalnya pengesahan Revisi UU Pilkada di Rapat Paripurna DPR.

Menurutnya, pemerintah dalam posisi menyerahkan kewenangan sepenuhnya ke ranah legislatif.

“Dengan DPR menyatakan bahwa hal ini ditunda rapat paripurnanya maka kita mengikuti putusan (Mahkamah Konstitusi) karena tidak ada pilihan lain,” ucapnya usai rapat kerja dengan Komisi III
DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (23/8/2024).

Dia memandang ketakutan publik atas adanya manuver DPR dan partai politik yang mendukung pengesahan RUU Pilkada untuk tetap dilaksanakan hanya dramatisasi politik.

Menteri Supratman menyatakan sampai saat ini tidak ada rencana untuk membuat putusan MK dianulir.

“Bahwa ini sesuai harapan kita semua kan,” tuturnya.

Menkumham juga menyebut Presiden Jokowi menaruh perhatian besar atas besarnya gelombang penolakan terjadi di tengah masyarakat.

Namun dia memastikan bahwa aksi demonstrasi yang terjadi kemarin bagian dari perjalanan demokrasi. (Tribunnews.com/Reza Deni/Milani Resti/Kompas.com)