Ubah Persepsi Sekolah Paket di Babel, PKBM Juga Bisa Jadi Sarana Tingkatkan Skill

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sekolah paket atau sekolah nonformal banyak digelar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Umumnya, PKBM sendiri sering kali dimanfaatkan mereka yang belum sempat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar di sekolah formal.

Kendati begitu, sekolah paket kerap dipersepsikan berbeda di masyarakat. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Babel ), Azami Anwar menegaskan ijazah pendidikan dasar yang dikeluarkan sekolah paket sama kekuatannya dengan ijazah sekolah formal.

“Cuma ya tadi, persepsi masyarakat tentang pendidikan itu kan masih kuat di sekolah formal, dan PKBM sendiri masih dipandang sebagai alternatif sekolah buat para anak-anak mereka,” ujar Azami, Jumat (8/11).

“Biasanya yang ikut atau melanjutkan pendidikan ke PKBM ini memang dari mereka yang sudah berumur lebih dari 21 tahun. Karena kalau lewat dari umur itu kan mereka sudah gak bisa lagi masuk sekolah formal. Jadi alternatifnya, disediakanlah PKBM tadi,” katanya.

Azami menjelaskan, tujuan dibentuknya PKBM sendiri adalah untuk memberikan kesempatan pendidikan atau pengetahuan bagi masyarakat yang kurang mampu.

“Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam hal pengetahuan,” ucapnya.

Diketahui, pembelajaran di dalam PKBM sendiri dikemas dengan menyediakan beberapa paket pendidikan sesuai dengan kebutuhan yang masyarakat butuhkan.

“Jadi di dalam sekolah paket itu biasanya menyediakan tiga paket, mulai dari paket A yang setingkat dengan pendidikan SD, Paket B yang setingkat dengan pendidikan SMP, dan paket C yang setingkat pendidikan SMA,” tutur Azami.

Tak hanya itu, fungsi PKBM sendiri sebenarnya tidak hanya sebagai lembaga penunjang pendidikan. 

Namun lebih dari itu, PKBM juga bisa menjadi wadah untuk masyarakat mengembangkan keterampilannya sebagai modal untuk mereka bersaing di dunia kerja.

“Jadi di PKBM itu tidak hanya tentang hal akademis, tapi juga memfasilitasi mereka untuk meningkatkan keterampilan, entah itu berupa pelatihan atau lain-lain,” kata Azami.

Lebih lanjut, Azami menjelaskan, adanya PKBM sendiri sebenarnya tidak harus ditujukan untuk mereka yang telat melanjutkan pendidikan. 

“Untuk mereka yang dari kecil mau ke PKBM juga bisa, dan itu sah-sah saja. Yang jelas kekuatan ijazahnya tetap sama dengan ijazah sekolah formal, gak ada beda kok,” ujar Azami.

Namun, mengingat persepsi masyarakat yang masih kental terhadap sekolah formal, menjadikan lembaga pendidikan di luar itu hanya sebagai alternatif untuk mereka menyekolahkan anaknya.

Sementara itu, terkait hubungan PKBM terhadap upaya pengentasan angka putus sekolah yang ada di Babel, Azami menyebut tentu saling terkait.

“Jadi terkait apakah PKBM ini berperan untuk mengentaskan tingkat putus sekolah atau pendidikan kasar, tentunya iya. Tapi apakah persentasenya banyak atau tidak itu yang kita tidak tahu,” ungkap Azami.

Hal itu Azami katakan, mengingat sistem pendataan APK sekolah dasar dan menengah yang ada di Indonesia hanya mencakup sampel sampai dengan umur 21 tahun.

“Sedangkan lewat dari umur itu sudah gak bisa dihitung lagi oleh BPS atau lembaga yang mendata terkait APK. Artinya, mereka-mereka yang berumur lewat dari 21 tahun dan masih atau sedang melanjutkan ke PKBM, otomatis gak kehitung sebagai komponen APK,” terang Azami. 

Sementara itu, mengenai wewenangnya, Azami menyebutkan, hal tersebut ada pada dinas pendidikan kabupaten kota masing-masing.

Berbeda dengan dinas pendidikan kabupaten kota, dinas pendidikan provinsi sendiri lebih berfokus pada sekolah menengah, kejuruan, hingga sekolah luar biasa.

“Untuk kewenangannya itu ada di dinas pendidikan kabupaten kota masingmasing. Jadi, mulai dari pembentukan, izin operasional, sampai pengawasanya itu, wewenangnya ada di mereka. Makanya, untuk data berapa-berapa PBKM yang ada di Babel, itu juga mereka yang tahu,” pukas Azami. (u2)