Timah dan Upaya Menambal Kedaulatan Negara yang Bocor di Laut

Saya membayangkan, banyak kampung pesisir Bangka ini, saat ini mulai tumbuh percakapan baru tentang harapan laut (yang kemungkinan) kembali biru, juga tentang masa depan mereka yang tak perlu lagi memilih antara melanggar hukum atau kehilangan penghasilan. Harapan itu sederhana: mereka (terutama masyarakat pesisir) hanya ingin negara hadir bukan sebagai penjaga jarak, melainkan sebagai penjaga kehidupan mereka.

Ketika Presiden Prabowo berbicara tentang tata kelola sumber daya yang adil dan berkelanjutan, masyarakat pesisir (Bangka) mendengar sesuatu yang lebih dalam, janji akan keadilan lingkungan dan sosial yang selama ini terasa (agak) asing. Negara yang hadir di laut bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menambal kebocoran sejarah: kebocoran kepercayaan, kebocoran tanggung jawab, dan juga kebocoran keadilan.

Menambal kebocoran, menegakkan harapan

Langkah besar pemerintah menertibkan tambang ilegal memang belum selesai. Ia adalah pintu masuk menuju pekerjaan (berat) yang lebih panjang dengan membangun sistem yang dapat memastikan laut tidak lagi menjadi ruang yang bocor di masa depan. Tetapi, setidaknya arah sudah mulai berubah. Negara telah menunjukkan niat (untuk) hadir, dan itu sudah cukup untuk menghidupkan kembali optimisme yang lama telah padam.

Kehadiran negara yang dirindukan bukanlah yang datang dengan arogansi, tetapi yang membawa rasa keadilan untuk semua. Bukan yang sekadar melarang, tetapi yang mengatur dan memulihkan semua. Ketika laut kembali menjadi ruang kehidupan, bukan ruang kejahatan, maka sesungguhnya negara telah hadir di tempat yang paling hakiki: yaitu di hati rakyatnya. (*)