Larangan MK, Ini Deretan Nama Jenderal Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Kapan DIterapkan?

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelarangan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi sektor keamanan dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Larangan ini bukan hanya soal disiplin struktur, tetapi juga mengenai keadilan, profesionalitas, dan netralitas penyelenggara negara.

Ke depan, pemerintah wajib memastikan bahwa seluruh proses pengisian jabatan publik berjalan secara meritokratis dan terbuka, sekaligus membangun kepercayaan warga terhadap sistem demokrasi dan tata kelola negara.

Sumber Kompas.com