Timsel KPU Bangka Belitung Berasal dari Organisasi Tertentu Disorot, Rawan Terjadi Bagi-Bagi 'Kue'

"Ketika kita semua berharap bahwa tim seleksi KPU provinsi bebas dari kepentingan mengakomodir organisasi tertentu. Maka sebagai publik kita perlu mengawal proses seleksi anggota KPU provinsi ini," ajak Ariandi. 

Dikatakannya, setiap proses yang dilaksanakan tentu memiliki indikator pelaksanaan yang jelas, sehingga prosesnya butuh dibuka kepada publik karena pertanggung jawaban yang perlu dihadirkan adalah kepada publik. 

"Mereka yang memiliki latar belakang organisasi tentu akan mendapat sorotan dalam setiap penunjukan tim seleksi agar tidak terjadi upaya mengakomodir kepentingan organisasinya. Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa akan ada potensi terhadap agregasi kepentingan organisasi yang kemudian muncul dalam ruang pelaksanaannya," beber Ariandi,

Ia menambahkan, tentu tidak bisa dipungkiri sisi lain yang juga harus diyakini bahwa banyak kader-kader organisasi yang potensial dan memiliki kualitas sebagai seorang tim seleksi. 

Hanya saja sebagai publik, semua berharap timsel mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip prinsip yang independent dan memiliki integritas yang baik. 

"Potensi-potensi relasi kepentingan ini yang menjadi tugas dan akan menentukan marwah Komisioner KPU yang nantinya akan terpilih. Integritas yang diperlukan harus merujuk pada asas-asas penyelenggaraan pemilu  yakni mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisien, dan efektifitas," harapnya.

Lebih jauh, dikatakan Ari, untuk memitigasi potensi intervensi politik terhadap timsel, semua perlu membangun manajemen pemilu yang kredibel, sehingga ruang ruang intervensi bisa dihindari. 

"Tentu kita tidak bisa menyimpulkan sedini ini apakah ada atau tidaknya intervensi politik. Karena memang tim seleksi belum bekerja. Tim seleksi memiliki peran penting dalam rangkaian penyelenggaraan pemilu yang demokratis.  Karena jika pada proses ini tim seleksi tidak bekerja dalam prinsip demokratis maka tentu hilirisasi pelaksanaan pemilu akan memiliki potensi masalah dikemudian hari. Mari sama sama mengawal dan menjaga ruang pemilu 2024 menjadi adil dan terbuka bagi publik," harap Ariandi. 

(Bangkapos.com/Riki Pratama/Rifqi Nugroho)