Pemkot Pangkalpinang Mulai Susun RPD 2024-2026, Ini Beberapa Isu Strategisnya

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung mulai melakukan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Hal ini menyusul akan berakhirnya masa kepemimpinan kepala daerah pada November 2023 mendatang.

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil mengatakan, kegiatan forum komunikasi publik (FKP) ini untuk menyerap aspirasi dan masukan dari elemen masyarakat dalam menghasilkan RPD 2024-2026 yang berkualitas.

Sebagaimana diamanatkan sesuai dengan regulasi yang ada melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

“Ini menjadi ajang berdiskusi, silakan nanti bersama-sama menyampaikan aspirasinya. Selanjutnya dijadikan rancangan awal, ini menjadi pegangan bergerak ke depannya seperti apa,” jelas Maulan yang akrab disapa Molen kepada Bangkapos.com usai membuka kegiatan di Ruang OR Kantor Wali Kota setempat, Rabu (8/2/2023).

Menurutnya, pada kegiatan itu juga dilangsungkan ajang pembahasan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Untuk itu diperlukan masukan dari para pemangku kepentingan hingga stakeholder yang ada.

Beberapa fase yang dijalani tidak terlepas proses pilkada serentak diputuskan November 2024, di mana dalam rentang waktu ada kepala daerah yang statusnya pelaksana tugas atau Plt.

Menurutnya, pada tahun politik dirasa sangat mengasyikan, sehingga diprediksi kasus yang terjadi juga akan berbeda.

“Tahun 2024 tahun yang sangat mengasyikkan, jadi dalam rancangan ini juga tentunya sangat mengasyikkan dan akan beda lagi kasusnya. Jadi saya rasa silakan kepala bappeda untuk bersama-sama nanti dengan stakeholder terkait dan beberapa perangkat daerah untuk membahas itu,” jelas Molen.

Di sisi lain lanjut dia, memang ada beberapa fokus yang menjadi pembahasan dalam RPD itu. Mulai dari peningkatan sektor investasi, pengentasan kemiskinan, pelayanan berkualitas di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan.

Tak hanya itu, isu pengurangan jumlah pengangguran dan banjir juga menjadi skala prioritas.

Pasalnya kemiskinan dan pengangguran sendiri dapat berimbas kepada investasi yang ada. Serta perlu dukungan dengan kondusifitas, keamanan, kenyamanan serta ketentraman masyarakat.

Supaya antara pertumbuhan ekonomi dan investasi dapat berjalan beriringan.

“Sekali lagi bagaimana investasinya harus masuk ke Pangkalpinang sebanyak-banyaknya, supaya Pangkalpinang bisa hidup. Yang menjadi pijakan dari investasi itu ekonomi kita harus tumbuh, namanya sosial budaya dan lain juga harus tetap mendukung itu,” ungkapnya.