Berita Bangka Barat

Tak Ada Bantuan untuk Nelayan dari APBD, Kepala DKP Bangka Barat Sebut Dananya Terlalu Kecil

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, tidak mengalokasikan dana bantuan nelayan yang bersumber dari APBD tahun 2023.

Penulis: Yuranda | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Yuranda
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bangka Barat, Yopie Mardiana 

BANGKAPOS.COM, BANGKA --  Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, tidak mengalokasikan dana bantuan nelayan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

Pasalnya dana tersebut terlalu kecil untuk dibelikan alat tangkap dan sejenisnya.

Pemkab Bangka Barat hanya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pihak ketiga.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bangka Barat, Yopie Mardiana membenarkan tidak ada bantuan ke nelayan yang bersumber dari APBD Kabupaten tahun 2023.

"Iya, tahun ini tidak ada alokasi dana pengadaan alat tangkap dan fasilitas lain kepada nelayan yang bersumber dari APBD, karena dana itu terlalu kecil," kata Yopie Mardiana, saat dikonfirmasi Bangkapos.com via telepon, Jumat (10/2/2023).

Baca juga: Disperindag Babel Sidak ke Pasar di Pangkalpinang, Temukan Fakta Ini Soal Penjualan Baju Bekas Impor

Baca juga: Angka Perceraian di Bangka Tengah Diprediksikan Meningkat, Tahun 2022 Sebanyak 350 Perkara

Menurut Yopie, dana APBD tahun 2023 yang terlalu kecil sehingga tanggung atau tidak cukup untuk digunakan pembelian alat tangkap para nelayan.

"Sebenarnya kalau dari APBD kita belum ada. Anggaran itu terlalu kecil, kalau pun dibelikan barang tidak banyak. Jadi sementara bukan diberhentikan. Ke depannya kemudian ada," jelasnya.

Lanjut Yopie, pihaknya sudah tidak mengajukan lagi pengadaan bantuan melalui dana APBD ke nelayan sejak pandemi Covid-19 hingga sekarang.

Namun, untuk membantu para nelayan, pihaknya hanya bergantung dana APBN dan pihak ketiga.

"Kami ini terkait dengan bantuan itu, APBD tidak mengcover, nggak ada. Karena kemarin itu ada Covid-19. Kami jadi dibiasakan mencari batuan dari corporate social responsibility (CSR), kementerian dan provinsi," ungkapnya.

Baca juga: Gelar Operasi Pasar Murah di Pangkalpinang, 4 Ton Beras Bulog Ludes Diserbu Dalam Waktu 1,5 Jam

Baca juga: Mengintip Warkop Aho di Pasar Pembangunan, Bertahan 52 Tahun dengan Menjaga Kualitas Kopi

Meskipun tidak mengharapkan dana APBD, Yopie tetap optimis bantuan kepada nelayan tetap ada melalui proposal-proposal yang mereka ajukan.

"Tapi masyarakat bantuan tetap ada, proposal saya suruh masukin segala macam, karena kami mencari bantuan dari APBN, Pusat, KKP dan CSR," ucapnya.

(Bangkapos.com/Yuranda)

Sumber: bangkapos.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved