Rawan Kecurangan, Bawaslu Bangka Selatan Ajak Masyarakat Aktif Awasi Pemilu Jelang Masa Kampanye

Di sisi lain lanjutnya, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 454.

Terdapat tiga pihak yang berhak melaporkan pelanggaran pemilu.

Pertama warga negara Indonesia, kedua peserta pemilu, dan terakhir pemantau pemilu.

Oleh sebab itu, diperlukan partisipasi aktif masyarakat dengan memberikan informasi jika menjumpai pelanggaran dalam pemilu.

Terlebih menjelang tahapan kampanye potensi pelanggaran pemilu sangat rentan terjadi.

Untuk itu bawaslu berkolaborasi dengan organisasi kepemudaan, media, hingga organisasi masyarakat untuk melakukan pengawasan.

Penguatan pencegahan itu dengan mengingatkan KPU dan peserta pemilu, khususnya partai politik terkait batasan dan larangan yang ada diregulasi.

Menurutnya, bawaslu tidak dapat berjalan sendiri dalam melakukan pengawasan, sebab, jarak yang dekat antar pemilihan legislatif, pemilihan presiden, hingga pemilihan kepala daerah sangat rawan pelanggaran.

Jadi sangat dibutuhkan peran masyarakat untuk turut serta mengawasi.

“Bawaslu selalu mengedepankan pengawasan pemilu dan menjalankan asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Sesuai slogan kami Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu,” ucapnya.

Berkaca dari Pemilu sebelumnya kata Amri, niatnya akan lebih intens melakukan pemantauan terkait pelanggaran potensi pemilu.

Mulai dari money politic atau politik uang yang gini informasinya tengah marak. Lalu, black campaign atau kampanye hitam dengan menyebarkan ujaran kebencian atau penyebaran berita bohong atau hoaks.

“Mari kita sukseskan pemilu tahun 2024, agar kita bersama menghasilkan pemimpin yang terbaik. Tentunya memberikan kinerja yang baik bagi bangsa dan negara,” ajak Amri.

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)