Pemkab Bangka Selatan Bentuk Tim Terpadu Tangani Konflik Sosial Masyarakat

Dengan tim terpadu ini Debby ingin membuktikan bahwa pemerintah hadir untuk menyelesaikan setiap persoalan. Pembentukan tim juga telah disesuaikan dengan ketentuan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015. 

Selain itu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan koordinasi penanganan konflik sosial. Mencakup koordinasi pencegahan konflik, mengkoordinasikan konflik dan pemulihan pasca konflik.

Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terbentuknya kesepahaman dan langkah konkret bersama dalam mendeteksi dini potensi konflik serta mempercepat penanganan.

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berkomitmen untuk terus menciptakan situasi yang aman, tertib, dan harmonis di tengah masyarakat. Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Setiap lapisan pemerintahan, mulai dari camat hingga Kapolsek harus berperan aktif sebagai garda terdepan mitigasi konflik. Diharapkan mampu memberikan informasi awal, menyelesaikan permasalahan di tingkat bawah,” tukas Debby.

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)