Berita Bangka Barat
Minta Pemotongan Dana Desa Dibatalkan, Komisi I DPRD Bangka Barat Berencana Temui Menteri Purbaya
Pemotongan ini dinilai akan berdampak langsung terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) di 60 desa di Kabupaten Bangka Barat
Penulis: Riki Pratama | Editor: Ardhina Trisila Sakti
lihat foto
Bangkapos.com/Riki Pratama
Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Bangka Barat, Jumrin (kanan), Sakiman, Anggota Komisi I DPRD Bangka Barat (tengah) dan Ketua DPC Abdesi Bangka Barat, Doni (kiri) berfoto bersama usai rapat dengar pendapat di kantor DPRD Babat, Kamis (16/10/2025).
“Prioritas kami adalah memastikan desa dapat mewujudkan Asta Cita Presiden. Dengan pemotongan anggaran ini, desa merasa tercekik dan kesulitan dalam merealisasikan program pembangunan,” ujar Ketua Abdesi.
Ia menambahkan, Abdesi Bangka Barat bersama rekan-rekan dari Abpednas, didampingi Komisi I DPRD Bangka Barat, berharap pengurangan TKD ini dapat ditinjau ulang atau bahkan dibatalkan Kementerian Keuangan.
Mereka juga mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah, termasuk Bupati dan Wakil Bupati untuk bersama-sama menyampaikan aspirasi tersebut ke Kementerian Keuangan.
(Bangkapos.com/Riki Pratama)
Berita Terkait: #Berita Bangka Barat
| Pemkab Bangka Barat Akui Pemangkasan Anggaran Ganggu Program Fisik dan Dana Desa |
|
|---|
| DPRD Bangka Barat Rapat Terkait Pemangkasan Dana Transfer 2026, Desa Terancam Terdampak |
|
|---|
| Bapeten Lakukan Kajian Lingkungan Strategis untuk Rencana Pembangunan PLTN, Kapasitas 250 MW |
|
|---|
| Bapeten Gelar Konsultasi Publik Terkait Rencana Pembangunan PLTN di Bangka Barat |
|
|---|
| Bude Surahmi, Penjaga Tradisi Jamu Gendong di Kota Seribu Kue Mentok Babar |
|
|---|
![[FULL] Gaya Blak-blakan Purbaya Lemahkan Pemerintah? Pakar: Hasan Nasbi Nggak Berhak Ikut Campur](https://img.youtube.com/vi/wD_dIYbA7Q0/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.