Profil Agus Pambagio & Kisahnya Tahu Ide Kereta Cepat Whoosh Jokowi : Saya Hampir Jatuh dari Kursi

"Iyalah, segitu [utang Whoosh memberatkan negara]. Nanti enggak kebagian tuh MBG, Koperasi Merah Putih," tandas Agus.

Adapun Purbaya menolak usulan pembayaran utang Whoosh dengan menggunakan APBN saat menanggapi opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

Menurut Purbaya, proyek Whoosh tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mana saat ini sudah berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Danantara sendiri, kata Purbaya, sudah punya manajemen dan dividen sendiri.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri," ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Purbaya juga mengungkap, Danantara sudah dapat mengantongi sebesar Rp80 triliun dari dividen dalam satu tahun. 

Sehingga, kata dia, seharusnya utang Whoosh bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk dividennya. Jadi, ini kan mau dipisahin swasta sama government," tegasnya.

Kata Jokowi soal Whoosh yang Ikut Disorot Agus Pambagio

Dalam pernyataannya pada Senin (27/10/2025) kemarin, Jokowi menyinggung soal permasalahan DKI Jakarta dan sekitarnya yang menghadapi kemacetan selama puluhan tahun.

“Kita harus tahu dulu masalahnya. Di Jakarta, kemacetan sudah parah, bahkan sejak 30–40 tahun lalu. Jabodetabek, termasuk Bandung juga menghadapi kemacetan yang sangat parah,” ucapnya di Solo, Jawa Tengah.

Dari faktor kemacetan tersebut, Jokowi merinci kerugian yang ditanggung negara.

“Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan. Di Jakarta saja kira-kira Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, kira-kira di atas Rp100 triliun per tahun,” ungkap Mantan Wali Kota Solo itu. 

Menurut Jokowi, transportasi umum termasuk kereta cepat menjadi salah satu solusi mengurai kemacetan tersebut. 

“Untuk mengatasi itu, dibangun MRT, LRT, Kereta Cepat, sebelumnya lagi KRL dan Kereta Bandara."

"Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi seperti mobil atau sepeda motor ke transportasi massal (MRT, LRT, Kereta Cepat), sehingga kerugian akibat kemacetan bisa dikurangi,” jelas Jokowi. 

Oleh sebab itu, Jokowi menegaskan, proyek kereta cepat Whoosh tak semata-mata bertujuan mencari laba, melainkan untuk mengatasi masalah kemacetan di ibu kota.

“Prinsip dasar transportasi massal atau transportasi umum adalah layanan publik, bukan mencari laba,” tutur ayahanda dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu. 

Meski dinilai merugi, menurut Jokowi, terdapat keuntungan sosial yang dirasakan masyarakat.

“Transportasi massal atau transportasi umum tidak diukur dari laba, tapi dari keuntungan sosial, social return on investment."

"Pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, polusi yang berkurang, waktu tempuh yang lebih cepat, di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian,” jelas Jokowi lagi, seperti dilansir TribunSolo.com di artikel berjudul Di Solo, Jokowi Jawab Soal Whoosh Terlilit Utang: Transportasi Publik Bukan untuk Mencari Laba.

Jokowi lantas mencontohkan, MRT Jakarta yang disubsidi Rp800 miliar per tahun dan bakal naik hingga Rp4,5 triliun ketika semua rute selesai. 

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyebut, mengubah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi umum bukan perkara mudah.

Meski begitu, Jokowi menilai dampak positif transportasi massal mulai terasa.

“MRT Jakarta, misalnya, telah mengangkut sekitar 171 juta penumpang sejak diluncurkan. Sementara Kereta Cepat Whoosh telah melayani lebih dari 12 juta penumpang,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini sudah mulai ada pergeseran perilaku menuju penggunaan transportasi umum.

Selain mengurangi kemacetan, Jokowi menegaskan, pembangunan transportasi massal memiliki efek terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Contohnya kereta cepat, yang menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,” jelasnya. 

Di tempat lain secara terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai ada benarnya pernyataan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang mengatakan Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh dibangun bukan untuk mencari keuntungan, melainkan sebagai investasi sosial.

Demikian Purbaya Yudhi Sadewa saat diminta menanggapi soal  pernyataan Jokowi sebagaimana laporan Jurnalis Kompas TV, Jihan Fatimah, Selasa (28/10/2025).

“Ada betulnya juga sedikit,” ucap Purbaya.

Purbaya menuturkan, proyek kereta cepat memang memiliki misi pengembangan wilayah secara regional.

Namun menurutnya, pengembangan ekonomi di titik-titik pemberhentian kereta cepat belum sepenuhnya berjalan dan menjadi pekerjaan rumah agar dapat dimaksimalkan untuk masyarakat.

“Karena kan whoosh sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan. Mungkin dimana ada pemberhentian di sekitar jalur whoosh, supaya ekonomi deskripsi itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan, jadi enggak, ada betulnya Pak,” (Tribun Banten/ Tribunnews/ Bangkapos.com)