Berpotensi KKN, Jabatan Sekda Pangkalpinang Jadi Sorotan Ombudsman Bangka Belitung

Yozar menilai potensi kecurangan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) mungkin bisa saja terjadi dalam proses tersebut. Terlebih dengan risiko Nepotisme atau perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Apalagi jika dikaitkan dengan variabel tertentu.

Namun sepanjang para kandidatnya memang memenuhi persyaratan, menguasai standar kompetensi, serta visioner terutama pada konsep pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik hal itu tidak menjadi masalah.

Justru itu yang nantinya hal tersebut akan menjadi tantangan dengan membuktikan kinerja yang baik nantinya.

“Kita memahami secara bersama bahwa potensi tersebut tetap ada, apalagi jika dikaitkan dengan variabel tertentu. Akan tetapi, kita semua, termasuk masyarakat  bertanggungjawab mengawasi setiap tahapan seleksi dan kinerja siapapun yang terpilih nanti,” ungkapnya.

Meskipun demikian menurut Yozar, apabila nantinya ditemukan kecurangan atau praktik maladministrasi pihaknya sendiri siap menindaklanjuti permasalahan itu.

Sebab, tidak menutup kemungkinan jika ada informasi yang diketahui masyarakat tidak sesuai atau janggal berdasarkan aturan yang berlaku, baik dari sisi persyaratan, tahapan, dan sebagainya.

Untuk itu pihaknya meminta masyarakat untuk melapor ke pihak yang berwenang, dan apabila tidak ditanggapi dapat melapor ke Ombudsman.

Terpenting, posisi Sekda merupakan jabatan pengelola birokrasi yang memainkan peran penting untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik

“Maka dari itu selalu libatkan rekan-rekan media dalam proses ini, bila perlu juga melibatkan tim asesor independen yang bersertifikat. Tentunya hal tersebut tegak lurus dengan terwujudnya pelayanan publik prima kepada masyarakat Kota Pangkalpinang,” saran Yozar.

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)