Pilkada 2024 Bangka Selatan Butuh Pemimpin Visioner dan Peduli

Karena itu bakal calon Bupati diharapkan tidaklah bacalon yang tidak memahami sama sekali apa asal-usul otonomi daerah, makna, dasar dan apa urgensinya otonomi daerah dilahirkan, dan salah satunya tidak dapat dipungkiri adalah Kabupaten Bangka Selatan itu sendiri lahir dari rahiim otonomi daerah, yang secara legal formal original atribusi dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur (Sumber : https://bangkaselatankab.go.id).

Oleh karena itu dengan kata lain bacalon kepala daerah basel nantinya harus cukup memahami hal-hal demikian dan harus mampu membangun birokrasi berakhlak mulia, perikemanusiaan dan berkeadaban, adil, bernilai konstitutif, demokratis, akomodatif dan aspiratif bagi kepentingan masyarakat luas bangka Selatan, tentu hal ini butuh bacalon yang memiliki kedewasaan sikap, kebijakan dan tindakan, terdidik dan mendidik, berpengalaman dalam birokrasi, mampu merawat diri, bersahabat dengan segenap unsur birokrasi, tahu, mau dan mampu mengelola birokrasi berkeadilan untuk kepentingan rakyat di daerah dengan baik serta mampu memberi keseimbangan bagi segenap elemen kepentingan masyarakat Bangka Selatan sebagai bagian tak terpisahkan dengan masyarakat luas lainnya di Provinsi Bangka Belitung dan Indonesia umumnya, dengan kata lain masyarakat butuh bacalon bupati sebagai calon pemimpin di tengah mereka yang mengerti dan mampu memahami hakikat arah dan hakikat tujuan diadakan daerah otonom bagi masyarakat Bangka Selatan tentu disamping umumnya daerah-daerah otonom lainnya.

Di antara tujuannya, selain wujud implementasi kedaulatan rakyat yang demokratis, mengakui hak asal usul masyarakat daerah otonom, menampung aspirasi masyarakat bersifat partisipatif, akomudatif, bahkan lebih dari itu, suatu yang utama arah-tujuan dibentuknya Kabupaten Bangka Selatan yaitu untuk terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan yang baik, pemberdayaan masyarakat, pemerataan yang berkeadilan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal itu pula sebagai bagian dari prinsip daerah otonom, Kabupaten Bangka Selatan urgensinya harus memiliki bacalon-calon bupati yang baik, tahu, mau, mampu, transparan dan bertanggungjawab menyelenggaraan urusan yang menjadi isi rumah tangga daerah bagi pelayanan umum, pembangunan dan mewujudkan kesehteraan umum di daerah basel yang berkeadilan.

Karena di antara tujuan lain dibentuknya daerah untuk mendekatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi masyarakat di mana tempat urusan itu berada.

Hak Masyarakat Terhadap Pilkada 2024 dan Kelayakan Bacalon-Calon Kepala Daerah

Salah satu hal ikhwal mendasar patut diketahui, seberapa layak, visionerkah dan kepedulian mereka para bakal calon bupati bagi kepentingan Bangka Selatan. Untuk itu setiap masyarakat bisa menilai sendiri siapa dan mana di antara yang ada lebih layak, patut dan pantas untuk memimpin Kabupaten Bangka Selatan ke depan.

Perkembangan informasi, pantauan, pengamatan, dan riset dari elemen masyarakat basel sangat menentukan pengetahuan masyarakat yang dapat menuai informasi orisinil terkait serangkaian identitas, moralitas, kapasitas, kualitas dan integritas diri bacalon pemimpin daerah ke depan.

Masyarakat tentu memiliki hak selektif, faham, informatif serta kritis terhadap bacalon kepala daerah yang muncul, apalagi terhadap bacalon yang sudah-sudah menduduki jabatan sebelumnya.

Apakah masyarakat merasa atau tidak merasa adanya pelayanan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan umum yang diberikan atau tidak sebelumnya selama ini, atau sebaliknya lebih banyak ditemukan kamuflase dan/atau pencitraan muncul kepermukaan menutupi kenyataan dan fakta sebagai suatu elemen realitas yang ada.

Hal itu urgen untuk memudahkan masyarakat dalam menilai siapa yang layak.

Fenomena itu patut dipertanyakan oleh masyarakat umum secara konstitusional sebagai pengawas orisinal atas penyelenggaraan pemerintahan selama ini.

Terkait itu secara nyata dan fakta masyarakat sebagai pemilik kedaulatan memiliki hak dan dapat menilainya apakah bacalon yang sudah-sudah dapat dikatagori layak atau tidak layak untuk dipilih kembali.

Hal itu tentu berpulang kepada masyarakat sebagai subjek hukum pembawa hak dan kewajiban pembentuk elemen infra dan supra struktur politik di daerah.

Pula perlu diingat, utamanya dan terpenting tidak terlupa oleh masyarakat selaku pemegang kedaulatan orisinil atributif bagi adanya kekuasaan bayangan (derivative) bersifat sementara bukan asli dan tidak tetap, dijalankan oleh kepala daerah terpilih definitif yang menjabat.