Diduga Salah Gunakan Wewenang Penutuhan Kapal, Kepala Dinas di Belitung Dijatuhi Sanksi Disiplin

“Hasil pemeriksaan tim menunjukkan bahwa tindakan penutuhan kapal tersebut dilakukan tanpa kewenangan dan tanpa koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” jelas Paryanta. Ia juga menambahkan bahwa pelanggaran ini melanggar beberapa peraturan, termasuk UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Pelanggaran Administrasi

Di sisi lain, Inspektur Belitung, Paryanta, menjelaskan lebih lanjut bahwa pelanggaran terjadi karena oknum tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penutuhan kapal.

Selain itu, kapal yang ditutuh bukanlah milik pribadi ataupun milik daerah, melainkan milik PT Pelni.

Paryanta mengklarifikasi bahwa awalnya terjadi kesalahan informasi terkait nama kapal, yang akhirnya dikoreksi setelah pengecekan langsung ke Jakarta.

"Menurut surat dari Kementerian Perhubungan, kapal yang dimaksud adalah KM Kelian, milik PT Pelni, bukan KM Tanjung Kalian yang masih beroperasi dan dimiliki oleh perusahaan swasta," kata Paryanta.

Paryanta juga mengungkapkan bahwa beberapa peraturan yang dilanggar oknum tersebut termasuk UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Perbup Nomor 86 Tahun 2022 tentang SOTK (susunan organisasi dan tata kerja). 

Pelanggaran terjadi karena tindakan dilakukan tanpa perintah atasan dan tanpa koordinasi dengan pihak terkait, seperti Pj Bupati maupun BPKAD. 

Selain itu, surat-surat yang digunakan untuk melakukan pembersihan kapal tidak melalui prosedur yang benar, menambah berat pelanggaran administrasi yang dilakukan.

"Dalam hal ini, surat-surat tersebut bersifat pribadi dan tidak diketahui oleh sekretaris atau kasubbag umum, yang seharusnya terlibat dalam proses administrasi," tambahnya.

Dengan hasil pemeriksaan ini, langkah-langkah disiplin akan segera diambil untuk menangani penyalahgunaan wewenang tersebut.

Pemerintah Kabupaten Belitung berkomitmen menjaga integritas dan memastikan semua tindakan pejabat dilakukan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.

Selain penyalahgunaan wewenang, pelanggaran administrasi juga ditemukan.

Surat-surat yang digunakan untuk melakukan proses penutuhan tidak melalui prosedur yang benar dan tidak diketahui oleh sekretaris atau kasubbag umum yang seharusnya terlibat.

Dengan hasil pemeriksaan ini, Pemerintah Kabupaten Belitung berkomitmen untuk segera mengambil langkah-langkah disiplin guna menangani kasus ini dan menjaga integritas pemerintahan.

(Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)