Menkeu Purbaya Sebut Dedi Mulyadi Bakal Diperiksa BPK, Bongkar Kesalahan Kelola Uang Negara: Pasti

7. Kabupaten Kutai Barat Rp 3,2 triliun

8. Provinsi Sumatera Utara Rp 3,1 triliun

9. Kabupaten Kepulauan Talaud Rp 2,6 triliun

10. Kabupaten Mimika Rp 2,4 triliun

11. Kabupaten Badung Rp 2,2 triliun

12. Kabupaten Tanah Bumbu Rp 2,11 triliun

13. Provinsi Bangka Belitung Rp 2,10 triliun

14. Provinsi Jawa Tengah Rp 1,9 triliun

15. Kabupaten Balangan Rp 1,8 triliun.

Untuk memastikan kebenaran data, Dedi Mulyadi memanggil seluruh pejabat Pemprov Jabar dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

Hasilnya, Dedi mengatakan, dana yang disebutkan di Purbaya tidak disimpan di deposito bank. Ia pun menyatakan siap jika diperiksa BPK. 

Beda Sikap Gubernur DKI soal Data Menkeu Purbaya

Sikap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berbeda jauh dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal data Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pramono mengakui Pemerintah Provinsi Jakarta memiliki dana mengendap.

Sedangkan Dedi Mulyadi menantang Menteri Keuangan untuk membuktikan.

DKI Jakarta dan Jawa Barat tercatat memiliki dana mengendap paling banyak dibanding provinsi lain.

Sesuai data dari Bank Indonesia yang dipaparkan Purbaya, Jakarta mecapai Rp 14,6 triliun, sedangkan Jabar Rp 4,17 triliun.

"Pak Dedi emang tahu juga semua bank ? Kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya gak pernah describe data jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri saya gak tahu datanya dari mana. Dia debat sama dia sendiri," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Saya gak pernah bilang Jabar berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda dan data itu dari sitem keuangan bank sentral, saya lupa namanya," katanya.

Setelah gagal menyuruh Menkeu membuktikan, Dedi Mulyadi akhirnya bekerja sendiri.

Dia melakukan safari ke Jakarta untuk membuktikan data tersebut,

KDM mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia.

Setelah menemui pejabat di BI, Dedi kembali menegaskan, tidak ada kas Pemprov Jabar yang mengendap hingga Rp 4,17 triliun. 

“Tidak ada, apalagi angkanya Rp 4,1 triliun, yang ada hari ini hanya Rp 2,4 triliun,” ujar Dedi seperti dikutip dari Kompas.com.

Ia menjelaskan, dana ini disimpan di rekening giro dan akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Dalam dua kunjungan ini, Dedi berharap masyarakat tidak lagi curiga soal pengendapan dana daerah. 

"Tidak ada lagi kecurigaan, khususnya Provinsi Jawa Barat menyimpan uang dalam bentuk deposito untuk mendapatkan keuntungannya sehingga program pembangunannya terhambat, itu tidak ada,” katanya. 

Ia menyebutkan, per 30 September 2025, kas daerah Jawa Barat mencapai Rp 3,8 triliun. 

Angka itu turun menjadi sekitar Rp 2,4 triliun per 22 Oktober 2025. 

Dana tersebut akan digunakan untuk membayar gaji pegawai, kontrak pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya hingga akhir tahun.

Sikap Dedi Mulyadi berbeda jauh dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal dana milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih mengendap di bank sebesar Rp 14,6 triliun. 

“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana Rp 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta, itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, 1.000 persen,” katanya.

Pramono menjelaskan, hal itu terjadi karena pola pembayaran belanja APBD DKI Jakarta memang cenderung meningkat di akhir tahun. 

Menurut Pramono, hal ini bukan kali pertama terjadi. 

“Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir 2023 itu sekitar Rp 16 triliun, di tahun 2024, Rp 18 triliun,” kata dia. 

Pramono memastikan bahwa dana Rp14,6 triliun nantinya akan digunakan untuk keperluan belanja pada November dan Desember mendatang yang nominalnya diperkirakan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni berkisar antara Rp 16 triliun hingga Rp 18 triliun. 

Dana SAL di Himbara Mungkin Ditambah Artikel Kompas.id Ia juga memastikan kondisi keuangan DKI Jakarta dalam keadaan sehat, dengan realisasi pajak yang melampaui target.

“Alhamdulillah pajaknya juga tercapai, terpenuhi sesuai dengan target, bahkan melebihi sedikit daripada target,” ungkap Pramono.

(Bangkapos.com/Sripoku.com/TribunnewsBogor.com)