Penertiban Ponton TI Memerlukan Koordinasi, Penambang Kerap Kucing-kucingan dengan Aparat

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Masyarakat Desa Permis, Kecamatan Simpangrimba, Kabupaten Bangka Selatan, akrab dengan aktivitas pertambangan laut yang menggunakan ponton jenis TI Tower. Perekonomian masyarakat pun bergantung dari hasil tambang yang umumnya dijual ke kolektor.

Kendati begitu tak dipungkiri jika penambang TI Tower kerap kucing-kucingan saat beraktivitas. Mereka waswas terhadap razia yang dilakukan aparat penegak hukum.

Tidak jarang para penambang memilih berhenti beraktivitas jika mendengar kabar Razia.

Direktur Polisi Air dan Udara Polda Babel, Kombes Himawan mengatakan pihaknya tidak sertamerta melakukan penertiban atau razia ponton TI di laut. Sebelum bertindak, mereka melakukan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

"Tentunya kami bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk dari PT Timah, kemudian kami juga menggandeng stakeholder yang ada, dinas-dinas kabupaten terkait, kami akan koordinasi," kata Himawan kepada Bangka Pos, Kamis (16/5).

Menurut dia, begitupun jika ponton-ponton tersebut berada di wilayah kabupaten-kabupaten itu perlu dilakukan koordinasi dan tentunya akan dilakukan imbauan-imbauan.

"Iya tentunya gitu," ucapnya, singkat.

Diberitakan sebelumnya, Iwan, warga Desa Permis, mengatakan mayoritas warga desanya menggantungkan hidupnya dengan mencari timah. Termasuk dirinya pernah puluhan tahun bekerja di ponton TI Tower.

Baca juga: Satu Penambang Tewas Tertimbun Tanah di Desa Telak Parittiga Babar

Baca juga: Intip Penggerebekan dari Balik Jendela, Bik Sur Curiga Didatangi Calon Pengontrak Rumah

Menurut Iwan, aktivitas pertambangan yang dilakukan masyarakat Desa Permis menjadi dilema bagi mereka lantaran di satu sisi harus tetap mencari nafkah dan di sisi lain harus kucing-kucingan menghindari petugas.

"Di situ sebenarnya memang ada izinnya (IUP-red), makanya ada Kapal Isap milik PT Timah itu. Tapi enggak tahu juga kenapa sekarang sering ada razia," ucapnya.

Razia menjadi satu alasan Iwan untuk pensiun menambang. Dia juga memilih kembali menjadi nelayan karena harga jual timah yang terus menurun.

Begitu juga hasil tambang dari TI Tower yang beroperasi di perairan Laut Permis. Sepengetahuan Iwan, saat ini masing-masing TI tower kadang kala hanya mendapatkan 30-40 kg timah setiap harinya. Untuk mencari 100 kg setiap hari pun sulit. Jika pun ada, para penambang banyak yang kesulitan untuk menjualnya.

"Saya berhenti itu pokoknya pas harga timah mulaimulai turun itulah, sekitarsekitar 3 atau 4 bulan lalu," katanya.

Iwan sendiri, ketika masih menambang, bekerja dengan tiga rekannya di satu TI tower. Mereka mendapat gaji dari pemilik TI tower.

Gaji itu dibayar dari hasil penambangan.

Menurut Iwan, pasir timah dari TI tower dijual oleh pmilik TI Tower ke kolektor. Soal harga jualnya, Iwan mengaku tidak tahu.

“Ya kita tahunya kerja saja,” tegasnya.

Terpisah, Sekretaris Desa Permis, Rico Pratama mengakui memang mayoritas masyarakat Desa Permis berprofesi sebagai penambang timah.

Jumlahnya, kata Rico sekitar 50 persen dari total penduduk.

"Memang sebagian besar itu menambang timah. Terus ada yang bertani/berkebun sawit, karet, lada, ada yang berdagang, nelayan dan lain-lain. Tapi yang paling banyak memang menambang, sekitar 50 persen dari total jumlah penduduk," ucap Rico, Selasa (14/5).

Dia menyebut, jumlah penduduk Desa Permis adalah sebanyak 4.845 orang yang terdiri dari 2.457 laki-laki dan 2.388 perempuan. Sementara untuk jumlah KK adalah sebanyak 1.344 KK.

Rico menjelaskan bahwa di Desa Permis masyarakatnya menggantung hidup dari timah. Bahkan kata dia, tak sedikit juga para remajaremaja yang ketika lulus sekolah langsung terjun ke lokasi untuk mencari timah.

"Jangankan yang udah lulus, yang masih sekolah juga kadang-kadang kalau udah pulang sekolah itu mereka langsung ke TI, pergi ngereman," jelasnya.

Maka dari itu, ketika kondisi pertambangan timah sedang tidak baik-baik saja, baik karena harga timah yang murah, razia dan lain semacamnya, akan sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat.

"Misalnya saat disetop karena regulasi pemerintah (razia-red), itu bisa pengaruh ke perdagangan UMKM kita. Misalnya penjual ikan, ibuibu belanja, itu berkurang semua," ujarnya.

Tak hanya itu, ketika kondisi kesusahan semacam itu terjadi, maka angka kriminalitas di Desa Permis juga biasanya meningkat.

Bahkan menurut Rico, tak sedikit kejadian-kejadian pencurian yang dialami warga. (u2)