Kronologi Penangkapan Dedy Yulianto, Eks Wakil Ketua DPRD Babel DPO Korupsi

“Saya minta penuntut umum menghadirkan yang bersangkutan pada sidang pekan depan,” ujar Mulyadi, Selasa (9/5/2023).

Namun panggilan itu tak pernah diindahkan. Dedy tetap tidak muncul, dan kasus terhadapnya pun mengendap.

Publik Babel mulai mempertanyakan keseriusan aparat hukum menuntaskan kasus yang telah berjalan lebih dari tiga tahun itu.

Kini, setelah Dedy resmi ditangkap dan dibawa ke Kejati Babel, tuntutan publik semakin menguat agar proses hukum berjalan transparan dan tuntas, tanpa ada kompromi politik.

Politik, Hukum, dan Bayang-Bayang Kekuasaan

Kasus Dedy Yulianto menjadi contoh klasik bagaimana politik dan hukum sering bersinggungan di tingkat daerah.

Sebagai mantan pimpinan DPRD dan figur politik berpengaruh di Bangka Belitung, Dedy memiliki jaringan yang cukup luas baik di partai maupun pemerintahan.

Fakta bahwa proses hukumnya sempat tertunda karena alasan politik menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

Namun, Kejati Babel menegaskan bahwa tidak ada intervensi dalam penegakan hukum.

“Kami hanya menunda demi menjaga asas netralitas proses politik. Setelah itu, kami tetap memproses secara hukum,” ujar seorang pejabat kejaksaan yang enggan disebutkan namanya.

Menjelang sore, Kamis (13/11/2025), mobil tahanan Kejati Babel meninggalkan halaman Kejari Pangkalpinang. Di dalamnya, Dedy Yulianto duduk tenang, dikelilingi petugas berseragam cokelat.

Ia kini resmi berstatus tahanan kejaksaan dan menunggu jadwal sidang perdananya.

Kasus ini belum berakhir, tapi kehadiran Dedy di ruang tahanan menjadi babak penting dari proses panjang penegakan hukum di Bangka Belitung.

Di tengah tekanan publik dan aroma politik yang masih kuat, aparat hukum dituntut menjaga transparansi dan integritas agar kepercayaan masyarakat tak kembali luntur.

Bagi masyarakat Bangka Belitung, penangkapan ini bukan sekadar soal satu nama.

Ia menjadi simbol bahwa keadilan, meski datang terlambat, tetap menemukan jalannya.